catrawarta.com - Karena itu, saatnya pemerintah tegas pada produsen makanan dan minuman instan berpemanis tinggi. Tak hanya pemanis, kerak kali juga mengandung garam dan lemak yang tinggi.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melalui Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Aji Muhawarman mengungkapkan pemerintah meresmikan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 sebagai payung hukum pencantuman Nutri Level.
Aturan tersebut menurut Aji dalam keterangan persnya mewajibkan pelaku usaha skala besar menyertakan label tingkatan nutrisi pada produk mereka, terutama minuman berpemanis yang tengah menjadi tren gaya hidup masyarakat urban.
Beban Finansial Negara
Kebijakan itu, jelasnya, merupakan respons darurat atas beban finansial negara yang kian membengkak akibat konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) berlebih. Sebagai data pembanding, biaya penanganan gagal ginjal di BPJS Kesehatan melonjak drastis dari Rp 2,32 triliun (2019) menjadi Rp 13,38 triliun (2025), sebuah kenaikan yang mencapai lebih dari 400 persen.
Sistem pelabelan dirancang sederhana agar mudah dipahami secara visual oleh konsumen. Berikut rinciannya, Level A (hijau tua): kandungan GGL paling rendah (tersehat). Level B (hijau muda): kandungan GGL rendah. Level C (kuning): kandungan GGL moderat dan Level D (merah): kandungan GGL tinggi (risiko kesehatan).
Menteri Kesehatan menambahkan transparansi merupakan bentuk perlindungan konsumen. Ia menegaskan perlu upaya melalui pemberian informasi dan edukasi agar masyarakat dapat lebih mudah memilih pangan siap saji yang tepat dan sehat sesuai kebutuhan.
Industri Skala Besar
Implementasi tahap awal secara spesifik membidik usaha skala besar, seperti jaringan kafe boba, kopi kekinian, dan restoran waralaba. Hal itu merupakan langkah taktis agar kebijakan tidak mematikan ekonomi mikro seperti warteg atau pedagang gerobakan, sembari tetap menyasar produsen dengan volume penjualan tertinggi.
Budi menegaskan, label Nutri Level wajib dipasang pada media informasi yang mudah terlihat, mulai dari buku menu fisik, kemasan eceran, hingga daftar menu pada aplikasi ojek daring (e-commerce). Industri tidak lagi menyembunyikan fakta nutrisi di balik desain pemasaran yang menggiurkan.
Secara regulasi, kebijakan tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Kesehatan yang menuntut sinkronisasi lintas sektor. Menkes menjelaskan adanya pembagian zona pengawasan, kemenkes bertanggung jawab atas pangan siap saji, sementara produk olahan pabrikan tetap berada di bawah kendali BPOM.
