catrawarta.com - Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk mendukung rencana pembukaan rekening bank secara massal bagi masyarakat. Dana tersebut berasal dari APBN dan akan digunakan untuk memberikan dana awal sebesar Rp50.000 pada setiap rekening.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, anggaran tersebut disiapkan untuk pembukaan rekening bagi lebih dari 200 juta warga.
”Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta dolar AS atau sekitar Rp11 triliun,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Belum Pasti APBN 2026 atau 2027
Meski demikian, Airlangga belum memastikan apakah seluruh anggaran tersebut akan dialokasikan melalui APBN 2026 atau APBN 2027.
Menurut dia, besaran anggaran dan mekanisme pembukaan rekening masih dibahas bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
”Kita akan siapkan dalam waktu dekat. Roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK,” katanya. Pembukaan rekening akan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan mulai berjalan sebelum akhir 2026.
Rekening untuk Perkuat Inklusi Keuangan
Rencana pembukaan rekening massal merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat inklusi dan literasi keuangan masyarakat.
Pemerintah saat ini menyiapkan mekanisme penyediaan atau pembuatan rekening massal melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut besaran dana awal yang tengah dibicarakan berada pada kisaran Rp50.000 hingga Rp80.000 per rekening. Namun, ia menegaskan skema tersebut masih dalam tahap pembahasan.
Rekening yang dibuka juga direncanakan tidak membebani masyarakat dengan biaya administrasi. Pemerintah mempertimbangkan pemberian dana awal yang langsung ditempatkan ke dalam rekening.
Warga Usia 18 Tahun
Skema tersebut ditujukan terutama bagi warga berusia di atas 18 tahun yang belum memiliki rekening bank. Pemerintah mempertimbangkan pembukaan rekening melalui BRI atau BSI sebagai bagian dari upaya memperbaiki penyaluran bantuan sosial (bansos).
Selain berdasarkan usia, pemerintah juga mempertimbangkan mekanisme pembukaan rekening secara otomatis ketika seseorang pertama kali memperoleh kartu tanda penduduk (KTP).
Dengan skema tersebut, rekening perbankan diharapkan dapat menjadi bagian dari layanan dasar yang diterima warga ketika memasuki usia dewasa.
Perbaiki Penyaluran Bansos
Pembukaan rekening secara massal menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki sistem penyaluran bansos agar lebih cepat dan tepat sasaran.
Data kependudukan akan digunakan sebagai salah satu basis untuk mengidentifikasi masyarakat yang belum memiliki rekening bank.
Melalui kepemilikan rekening, pemerintah diharapkan dapat menyalurkan bantuan secara lebih langsung kepada penerima manfaat sekaligus mengurangi potensi hambatan dalam proses distribusi.
Namun, sebelum diterapkan secara penuh, pemerintah masih perlu mematangkan skema pembukaan rekening, sumber anggaran, mekanisme pemberian dana awal, serta koordinasi dengan BI dan OJK.
