catrawarta.com - Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Barangkali peribahasa ini yang menjadi pegangan pemerintah dalam membangun infrastruktur atau gedung baru sekolah rakyat.
Di tengah sorotan banyak pihak tentang keberadaan sekolah rakyat yang diragukan kemanfaatannya, pemerintah terus ‘tancap gas’ menyelesaikan bangunan untuk sekolah rakyat.
Bahkan seperti disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, ketika meninjau progres pembangunan gedung sekolah rakyat di Desa Candiyasan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jateng, Jumat (15/5/2026), ia memastikan proyek tersebut rampung sebelum tahun ajaran baru Juli 2026.
Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program prioritas pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan. Penyediaan pendidikan gratis dan fasilitas belajar yang layak bagi masyarakat kurang mampu ini, diyakini bakal menyelesaikan persoalan anak-anak putus sekolah agar mampu belajar secara formal.
Di Wonosobo, kompleks Sekolah Rakyat dibangun di atas lahan seluas 5,2 hektare dengan nilai kontrak mencapai Rp 1,1 triliun. Sekolah ini nantinya melayani jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas.
Menurut Dody, progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 40 persen dari target pekerjaan selama 250 hari kalender sejak dimulai pada 28 November 2025. Pemerintah optimistis proyek dapat selesai sesuai target meski sebelumnya sempat terkendala persoalan lahan.
Pemerintah Libatkan Banyak Pihak
Ia menyebut, pemerintah kini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BUMN hingga TNI, untuk mempercepat penyelesaian pembangunan di sejumlah daerah. Dari total 93 sekolah rakyat tahap kedua yang dibangun secara nasional, sekitar 20 proyek sempat mengalami hambatan, namun kini terus dipercepat.
Pembangunan sekolah rakyat Wonosobo melibatkan 1.200 pekerja dengan total 28 bangunan yang dilengkapi ruang kelas, asrama, kantin dan fasilitas olahraga untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Dikutip dari laman Kementerian Sosial (Kemensos) sekolah rakyat adalah sekolah berasrama yang 100 persen gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Sekolah ini terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Sekolah rakyat dirancang untuk memutus rantai kemiskinan dan membuka masa depan lebih cerah.
Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2025, program sekolah rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Calon siswa sasaran rekolah rakyat ditentukan dengan basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
