catrawarta.com - Upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme dan intoleransi terus diperkuat melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan aparat penegak hukum. Sosialisasi bertema _“ASN Berintegritas, Garda Terdepan Melawan Radikalisme dan Intoleransi, Wujudkan Pemerintah Kuat dan Rakyat Sejahtera”_ digelar di Gedung Radyo Suyoso, kompleks BAPPERIDA DIY, Selasa (7/4/2026).
Kegiatan ini merupakan sinergi antara unsur Pemprov DIY dan Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) DIY dari Densus 88 Antiteror Polri dalam memperkuat ketahanan ideologi di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Kasubdit Kontra Radikal Direktorat Pencegahan Densus 88 AT Polri, Joko Dwi Harsono, menegaskan, perkembangan paham radikalisme kini semakin dinamis dan menyasar berbagai lini, termasuk birokrasi dan ruang digital.
“Radikalisme saat ini tidak hanya berkembang secara konvensional, tetapi juga masif di ruang digital. Oleh karena itu, langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini, terutama di lingkungan ASN sebagai ujung tombak pelayanan publik,” ujarnya.
Penguatan Integritas ASN
Sementara itu, Rida Hesti Ratnasari (Pengurus Pusat MUI) dan peneliti Ormas Keagamaan) dalam paparannya menekankan pentingnya penguatan integritas ASN sebagai benteng utama dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan.
“ASN harus memiliki integritas kuat dan berpegang pada nilai kebangsaan. Tata kelola pemerintahan yang baik akan menjadi filter efektif dalam mencegah masuknya ideologi intoleran,” kata Rida yang pernah aktif di Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ini.
Pada forum itu, Rida banyak mengulik kembali ketika dirinya aktif di HTI. Ia melihat, HTI memiliki strategi yang sangat jitu, sehingga seolah olah dianggap tidak masalah di Indonesia.
Padahal menurut Rida, HTI sangat ‘membahayakan’ karena ingin mengganti negeri ini dengan ideologi lain. HTI sangat anti bentuk negara seperti Indonesia ini.
Kegiatan ini diikuti ASN dari berbagai instansi di wilayah DIY dan turut menghadirkan sejumlah pejabat penting. Di antaranya Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti, Kepala Badan Kesbangpol DIY Lilik Andi Aryanto, Kepala Istana Kepresidenan Yogyakarta Deni Mulyana, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Achmad Hanifah, Hakim Tinggi Sugiyanto, serta Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DIY Dewo Isnu Broto Imam Santoso.
Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi sesi diskusi interaktif antara peserta dan narasumber guna memperdalam pemahaman terkait strategi pencegahan radikalisme.
Melalui kegiatan ini, diharapkan ASN mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa, memperkuat ketahanan ideologi, serta melindungi masyarakat dari pengaruh radikalisme dan intoleransi.
