catrawarta.com - Kebijakan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sempat memicu perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Hal ini dipicu oleh keluhan sejumlah orang tua siswa di media sosial yang mengaku tetap harus mendatangi sekolah untuk mengambil jatah makanan anak-anak mereka, meskipun kegiatan belajar mengajar secara tatap muka telah diliburkan akibat tingginya ancaman bahaya kabut asap.
Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, tidak membantah adanya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah terdampak karhutla yang meminta wali murid untuk mengambil hidangan MBG langsung ke sekolah.
Pengumuman Libur Sekolah Mendadak
Namun, dia menegaskan bahwa situasi tersebut terjadi karena pengumuman penutupan sekolah dikeluarkan secara mendadak saat proses pengolahan bahan pangan di dapur layanan sudah berjalan.
”Jadi, karena ada karhutla, kemudian sekolahnya libur dan diumumkan di saat dapurnya sudah masak, gitu,” ujar Sudaryono kepada awak media saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2026).
Pria yang akrab disapa Mas Dar ini menerangkan bahwa pengelolaan bahan baku masakan memerlukan penanganan cepat agar tidak membusuk atau terbuang sia-sia. Pengambilan jatah makanan oleh orang tua murid tersebut ditegaskannya hanya penyesuaian darurat pada hari pertama pengumuman libur.
”Dapur sudah beli bahan baku, sudah dicacah, sudah persiapan, sehingga harus dimasak kemudian di hari itu diambil,” lanjut Sudaryono menjelaskan situasi mendesak di lapangan.
Hanya Berlangsung Sekali
Sudaryono memastikan bahwa dinamika pengondisian makanan saat sekolah diliburkan hanya berlangsung satu kali dan tidak berulang pada hari-hari berikutnya.
”Itu besoknya sudah enggak lagi,” sambungnya menepis anggapan bahwa orang tua siswa diwajibkan terus-menerus mengambil MBG selama masa darurat asap.
Guna menghindari kesimpangsiuran informasi, BGN menegaskan komitmennya untuk selalu menyelaraskan jadwal operasional distribusi MBG dengan keputusan penanganan bencana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, baik di wilayah Sumatra maupun Kalimantan.
”Jadi, terkait karhutla di Kalimantan dan Sumatra, intinya kami mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah soal libur atau tidak libur. Kami mengikuti saja,” tegas Sudaryono.
Tidak Memaksa Sekolah Masuk
Dia juga membantah tuduhan yang menyebutkan BGN memaksakan sekolah untuk tetap beroperasi demi menjaga keberlangsungan penyaluran program pangan gratis tersebut di tengah kepungan asap karhutla.
”Kami tidak pernah memaksa demi MBG walaupun karhutla, bukalah sekolah. Enggak,” tegasnya kembali dengan nada mantap.
Sudaryono menekankan bahwa BGN menaruh rasa hormat penuh pada wewenang kepala daerah dalam melindungi keselamatan anak didik. Pihaknya akan langsung memposisikan porsi layanan MBG sesuai skema pembelajaran yang diterapkan oleh pemerintah daerah.
”Tapi intinya, kami serahkan SMA ke gubernur, kemudian SD-SMP di bupati. Kami serahkan, jadi begitu libur, maka MBG akan mengikuti,” tuturnya menuntaskan penjelasan.
Dampak Sekolah Libur akibat Karhutla
Isu penyaluran MBG di zona karhutla ini sebelumnya juga sempat memanas usai potongan video rapat daring yang melibatkan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, viral di jagat maya. Dalam rekaman tersebut, Reza sempat melontarkan kekhawatiran dampak peliburan sekolah terhadap kelangsungan dapur penyuplai makanan.
”Ketika sekolah diliburkan, berpengaruh juga berdampak pada dapur MBG, kantin-kantin mati,” ucap Reza dalam potongan video yang menuai beragam gelombang kritik dari warganet tersebut.
Meski demikian, pihak Dinas Pendidikan Kalteng telah memberikan klarifikasi resmi bahwa fokus utama rapat koordinasi tersebut sejatinya adalah mematangkan skema Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) serta menjamin keselamatan fisik dan kesehatan para siswa dari paparan asap pekat selama bencana karhutla berlangsung.
