catrawarta.com - Penggunaan istilah Ultra Processed Food (UPF) dalam masyarakat menyebabkan pengelompokkan makanan sehat dan tidak sehat menjadi tidak jelas. Ini pula yang menjadikan menu dalam MBG juga rancu dan banyak interpretasi.
Kesimpulan tersebut terungkap dalam FGD FTP UGM dengan Badan Gizi Nasional (BGN) bertema ”Mengoreksi Miskonsepsi tentang Sebutan Ultra Processed Food (UPF) dan Dampaknya pada Kebijakan Penyediaan Pangan Olahan dalam Menu Makan Bergizi Gratis (MBG)”.
Forum menjadi ruang dialog ilmiah guna memastikan kebijakan penyediaan pangan dalam program MBG tetap berbasis sains, gizi, dan keamanan pangan.
”Pemahaman publik terkait istilah Ultra Processed Food (UPF) berpotensi menimbulkan kerancuan. Sebab, Indonesia memiliki terminologi sendiri dalam menilai pangan olahan, yaitu makanan yang aman, bergizi, halal, dan sehat,” papar Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Prof Eni Harmayani.
Menurutnya istilah UPF yang diadopsi dari luar perlu dikaji secara kritis agar tidak menimbulkan miskonsepsi terhadap pangan olahan.
Memunculkan Stigma Negatif
Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Prof Sri Raharjo menambahkan penggunaan istilah UPF secara umum berisiko memunculkan stigma negatif terhadap seluruh pangan olahan.
Padahal, proses pengolahan pangan merupakan bagian penting untuk menjaga keamanan, memperpanjang masa simpan, serta menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah besar.
”Kami menyarankan gunakan istilah process food saja atau pengolahan yang tadi tetap bergizi, tetap aman, dan tetap halal,” tegasnya. Hal itu supaya keraguan dari pihak BGN untuk mengadakan pengolahan tidak lagi rancu dengan konotasi negatif dari istilah UPF.
Tak Selalu Berdampak Buruk
Sementara itu, Prof Yuli Witono dari Universitas Negeri Jember menekankan pangan hasil pengolahan industri tidak selalu berdampak buruk terhadap kesehatan.
Ia menjelaskan bahwa teknologi pangan berkembang melalui penelitian ilmiah panjang untuk meningkatkan keamanan, kualitas, daya simpan, serta membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dan akses distribusi pangan.
”Kesehatan pangan tidak hanya ditentukan oleh tingkat pengolahan, tetapi juga dipengaruhi pola konsumsi, gaya hidup, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat,” jelas Yuli.
Ahli Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Dr Agus Wijanarka mengatakan klasifikasi pangan berdasarkan sistem NOVA menunjukkan pangan ultra-proses tidak selalu identik dengan kandungan gizi yang buruk.
Beberapa produk ultra-proses bahkan diperlukan untuk kebutuhan medis tertentu. Ia menegaskan bahwa penilaian kesehatan pangan harus mempertimbangkan kualitas gizi, fungsi pangan, serta pola konsumsi masyarakat.
