catrawarta.com - Menyadari risiko yang begitu besar, apalagi sejumlah anggota TNI sudah menjadi korban dan gugur saat menjaga perdamaian di Lebanon, Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai, pengiriman prajurit TNI yang baru untuk bertugas dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), harus didukung info intelijen yang memadai. Hal itu dimaksudkan guna meminimalisir risiko yang bakal terjadi.
Diakuinya, pengiriman prajurit TNI ke misi UNIFIL merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Namun, peristiwa gugurnya prajurit TNI di tempat itu, perlu menjadi catatan agar tak terulang lagi seperti beberapa waktu lalu.
“Kami di Komisi I DPR RI mendukung langkah pemerintah terutama Kementerian Pertahanan dan TNI untuk terlibat dalam misi-misi perdamaian dunia yang dilakukan PBB,” kata Amelia di Jakarta, Jumat (15/5/2026).
Pihaknya mengatakan, kesiapan ratusan personel TNI yang akan dikirim ke Lebanon harus dilakukan melalui mitigasi risiko yang terukur, mulai dari kesiapan personel, dukungan logistik, sistem perlindungan pasukan, hingga skenario evakuasi darurat apabila situasi keamanan di Lebanon mengalami eskalasi lebih lanjut.
Menurut dia, dinamika keamanan di perbatasan Israel-Lebanon masih sangat fluktuatif dan memerlukan pengawasan serta evaluasi berkala terhadap tingkat ancaman di lapangan.
TNI, katanya, harus memastikan seluruh prajurit yang ditugaskan dalam misi tersebut telah dibekali aturan pelibatan atau rules of engagement, prosedur force protection, kemampuan menghadapi serangan asimetris serta dukungan alutsista.
“Ini penting, jangan sampai peristiwa beberapa bulan lalu terjadi lagi dan menimpa prajurit kita yang sedang melaksanakan misi perdamaian PBB,” katanya, seperti dikutip Antara.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan, Indonesia akan mengirimkan 780 orang dari TNI ke Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) pada 22 Mei 2026.
Pengiriman itu untuk menggantikan pasukan sebelumya. Dalam hal pengiriman pasukan perdamaian ini, dimaksudkan sebagai bentuk amanat konstitusi menjaga perdamaian dunia, memperkuat diplomasi dan komitmen di bawah PBB.
