catrawarta.com - Ombudsman Republik Indonesia membongkar dugaan praktik pungutan liar (pungli) serta kondisi hunian yang tidak manusiawi di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan). Pengawasan ketat yang dilakukan sepanjang September 2026 ini bermula dari banyaknya aduan masyarakat di media sosial, hingga memicu tim pengawas menggelar inspeksi mendadak (sidak) guna memeriksa langsung kualitas pelayanan publik serta pemenuhan hak-hak dasar warga binaan.
Berdasarkan hasil temuan di Rutan Kelas I Pondok Bambu, Jakarta Timur, Ombudsman menemukan indikasi kuat praktik pungli terkait izin penggunaan telepon seluler hingga biaya pemindahan kamar penghuni.
Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rasahan, menegaskan bahwa warga binaan dipatok tarif tertentu untuk mendapatkan fasilitas tersebut.
”Untuk mereka pindah kamar itu ada biaya yang harus mereka keluarkan sebesar Rp500.000,” tegas Syafrida dalam keterangannya di kanal YouTube Indonesia Lawyer Club pada Sabtu (3/10/2026).
Pungutan untuk Gunakan HP
Ia turut membeberkan besarnya nominal pungutan terkait akses komunikasi di dalam rutan yang mencapai angka fantastis hingga Rp250 juta untuk menyeludupkan handphone ke dalam lapas.
Selain penemuan pungli, Ombudsman menyoroti ketimpangan distribusi penghuni antarblok di Rutan Pondok Bambu yang memicu overkapasitas parah. Kondisi serupa juga ditemukan di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam, di mana fasilitas kesehatan anak yang ikut tinggal bersama warga binaan masih sangat minim.
Syafrida menggambarkan betapa padatnya hunian di Batam yang berimbas langsung pada menurunnya tingkat kenyamanan warga binaan.
”Satu lapas yang semestinya dihuni 15 orang justru menampung hingga 30 orang,” paparnya.
Kondisi Buruk Lapas
Dampak dari penumpukan kapasitas tersebut kian diperparah oleh buruknya sanitasi serta kelayakan fasilitas tidur yang disediakan pihak pengelola. Syafrida mengungkapkan bahwa kondisi sarana fisik di dalam sel sudah sangat memprihatinkan dan mengganggu kesehatan.
”Dia punya matras itu sudah tidak layak lagi,” ujar Syafrida sembari menambahkan adanya temuan serangan tungau yang memicu penyakit serta keluhan gatal pada kulit para warga binaan.
Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman menegaskan bahwa rangkaian sidak ini dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik maladministrasi berkelanjutan di lingkungan pemasyarakatan.
Seluruh bukti dokumentasi dan keterangan saksi kini telah dikumpulkan untuk pendalaman lebih lanjut. Temuan ini menjadi bukti nyata bahwa pembenahan lapas dan rutan di Indonesia tidak hanya mendesak pada penanganan pungli, tetapi juga perbaikan fasilitas dasar serta pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan.
