catrawarta.com - Selama Menteri Keuangan (Menkeu) masih dijabat Purbaya Yudhi Sadewa, ia berjanji tidak akan mengadakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Alasannya, Indonesia selama ini sudah melakukan dua kali tax amnesty, yakni pada 2016 dan 2022.
“Selama saya menjabat Menteri Keuangan, saya tidak akan mengeluarkan tax amnesty, kecuali atas arahan Presiden,” ucap Menkeu, dalam press briefing di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Purbaya menyebutkan, hal ini dilakukan karena adanya pemberitaan mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau dikenal dengan tax amnesty, Kementerian Keuangan menyampaikan kepada masyarakat khususnya dunia usaha agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
Menkeu juga telah menegur Direktorat Jenderal Pajak mengenai rencana pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mengikuti PPS atau dikenal dengan Tax Amnesty jilid II dan diduga belum sepenuhnya mengungkap harta.
Purbaya menegaskan, ke depan kebijakan pajak terkait dunia usaha, yang mengumumkan adalah Menteri Keuangan dan bukan Dirjen pajak. “Semua kebijakan pajak terkait dengan dunia usaha, akan terlebih dahulu diperiksa oleh Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), sebelum diumumkan Menteri Keuangan,” tegasnya.
Kementerian Keuangan berkomitmen untuk selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga kepercayaan Wajib Pajak dan keberlanjutan reformasi perpajakan tetap terjaga dengan baik.
“Kalau menurut saya sudah clear, kalau sudah ikut tax amnesty ya sudah, kalau nggak penting-penting amat nggak usah dikejar-kejar, kecuali yang ada janji mau bayar sekian tapi belum bayar itu yang dikejar. Kalau mereka nanti punya uang di luar negeri tidak cepat-cepat dimasukin saya kasih waktu sampai akhir tahun kalau ketahuan saya sikat, saya kasih waktu enam bulan ke depan,” tegasnya.
