catrawarta.com - Unggahan video pengalaman pahit pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner Bolosego saat berencana membuka lapak food truck di kawasan Alun-Alun Kidul (Alkid) Yogyakarta menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Meski telah mengantongi izin resmi dari Keraton Yogyakarta, pemilik usaha memilih mundur dan menghentikan operasionalnya akibat maraknya dugaan pungutan liar (pungli) hingga permintaan jatah logistik oleh oknum di lapangan.
Pemilik Bolosego, Dyah Laily Fardisa, mengungkapkan keputusan berat tersebut setelah usaha food truck-nya baru sempat beroperasi selama satu hari pada pertengahan September 2026. Dyah mengaku terkejut dengan besarnya nominal biaya yang ditagihkan oleh oknum tukang parkir setempat, yang jauh di luar kewajaran.
Jualan Cukup Sehari
”Guys dengan berat hati aku mau menyampaikan ini, baru satu hari food truck-nya berjualan di Alun-Alun Kidul dengan berat hati aku harus mengumumkan ke kalian kita tidak mangkal lagi di sana yang harusnya tanggal 16–20 sudah menjadi keputusan tidak kita lanjut cukup satu hari saja,” ujar Dyah lewat video yang diunggah di akun TikTok miliknya, Kamis (17/9/2026).
Dyah menceritakan bahwa untuk berjualan di area Keraton tersebut, pihaknya telah menempuh prosedur birokrasi yang sah dan mengantongi restu secara tertulis. Namun, saat berada di lokasi, ia justru dihadapi oleh tagihan parkir bernominal fantastis.
”Untuk mendapatkan izin kita menggunakan jalur resmi menggunakan surat ke Keraton dan ditandatangani oleh Gusti Kanjeng Ratu bahwa kita diperbolehkan jualan di Alun-Alun Kidul,” jelas Dyah.
Dia menambahkan oknum tukang parkir awalnya meminta biaya Rp2,5 juta per hari. Setelah melalui negosiasi yang alot, angka tersebut akhirnya ditekan menjadi Rp1 juta per hari dari total rencana berjualan selama lima hari.
”Apa disebut le ora pungli, kita bayar parkir Rp1 juta per hari, total Rp5 juta itu aja proses nego. Tadinya tukang parkir minta berapa? Rp2,5 juta per hari, jadinya Rp12,5 juta 5 hari,” papar Dyah.
Minta Jatah Makan
Tak berhenti pada biaya parkir, beban operasional semakin membengkak lantaran timnya diminta menyediakan jatah makanan untuk 10 orang petugas parkir di kawasan Alkid. Bahkan, Dyah mengaku menerima sambungan telepon dari pihak yang mengatasnamakan kepolisian untuk meminta konsumsi bagi anggotanya.
”Sepuluh guys ya Allah dan enggak sampai di situ aja, takut aku salah ngomong bismillah ya apa aku adanya. Ternyata kita ditelepon juga oleh pihak kepolisian. ‘Mas ini saya kirimkan 3 polisi ya untuk ke sana tolong dirumat makanannya’. Waduh, ngirim makanan juga buat polisi,” ungkap Dyah.
Situasi makin tidak kondusif ketika pihak pengelola food truck kembali ditarik biaya tambahan untuk keperluan sambungan aliran listrik. Menilai praktik perasan ini sudah melampaui batas dan tidak transparan, Dyah secara tegas memilih membatalkan sisa hari jualannya di Alkid.
”Akhirnya kita memutuskan udah enggak usah lanjut aja jualan di Alun-Alun Kidulnya, Bolosego tidak mau memfasilitasi pungli,” tandas Dyah.
Pastikan Kegiatan Ekonomi Jalan
Menanggapi kabar yang kian meresahkan iklim investasi UMKM dan pariwisata Jogja tersebut, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta sekaligus Ketua RW 05 Patehan, Mohammad Sofyan, meminta seluruh pihak untuk menyikapi persoalan ini secara bijak tanpa langsung menghakimi satu wilayah atau instansi.
”Sebagai Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, saya memiliki tanggung jawab untuk ikut memastikan kegiatan ekonomi, UMKM, perparkiran, serta pelayanan kepada masyarakat di Kota Yogyakarta berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, sebagai Ketua RW 05 Patehan yang wilayahnya berada di sekitar kawasan Alkid, saya juga berkepentingan menjaga lingkungan agar tetap aman, nyaman, dan ramah,” kata Sofyan.
Sofyan menegaskan bahwa praktik intimidasi maupun pemungutan dana tak berdasar hukum harus disapu bersih dari kawasan Alkid. Namun, dia mengingatkan agar proses pembuktian tetap mengedepankan asas verifikasi faktual.
Tak Boleh Ada Pungli
”Saya menegaskan bahwa tidak boleh ada ruang bagi praktik pungutan liar, pemaksaan, intimidasi, atau tindakan yang melanggar hukum dalam bentuk apa pun. Namun, setiap informasi yang beredar di media sosial juga harus diverifikasi dan diperiksa secara objektif agar tidak terjadi penghakiman sebelum fakta dan pihak-pihak yang terlibat diketahui secara jelas,” terangnya.
Guna mencegah persoalan serupa berulang, Sofyan mendesak Pemkot Yogyakarta bersama Keraton, aparat penegak hukum, Kemantren, Kelurahan, hingga pengurus wilayah untuk duduk bersama melakukan penataan tata kelola dan transparansi tarif di kawasan Alun-Alun Kidul. Mengenai tuduhan keterlibatan oknum aparat, ia mengimbau pimpinan institusi terkait untuk segera melakukan pemeriksaan internal secara terbuka.
”Kalau ada pungutan, harus jelas dasar dan kewenangannya. Kalau ada tarif, harus transparan. Kalau ditemukan pelanggaran, harus ditindak sesuai aturan. Namun, jangan pula seluruh warga Patehan diberi stigma karena dugaan tindakan pihak tertentu,” tegas Sofyan.
