catrawarta.com - Presiden AS Donald Trump menegaskan ambisinya untuk merebut Greenland. Ia berambisi mengendalikan wilayah milik Denmark tersebut demi memperkuat keamanan nasional Amerika Serikat.
Trump merasa khawatir terhadap peningkatan aktivitas Rusia dan Tiongkok di kawasan Arktik belakangan ini. Ia mengklaim Washington harus segera bertindak sebelum dua negara tersebut mendahului mengambil alih Greenland.
”Pernyataan Trump merupakan ancaman serius. Namn demikian, keinginan dan kebijakan merebut Greenland sama sekali tidak realistis,” ungkap Guru Besar Hukum Internasional UGM, Prof Nur Rachmat Yuliantoro.
Posisi Geografis Strategis
Greenland menurut Nur memang memiliki posisi geografis yang sangat krusial bagi sistem pertahanan Amerika Serikat. Wilayah itu juga menjadi kunci jalur pelayaran masa depan dan lumbung mineral dunia.
Ia melihat pernyataan khas Trump selalu ingin memberikan efek kejut. Presiden AS tersebut sedang memainkan taktik tawar-menawar (bargaining tactic) dan sinyal politik kepada dunia.
”Trump ingin membangun citra sebagai pemimpin yang siap mengamankan aset demi publik Amerika. Di saat yang sama, ia menekan Denmark agar lebih patuh pada agenda keamanan AS,” imbuh Nur.
Di samping itu, Trump sedang mengirim pesan tegas kepada Rusia dan Tiongkok dan ingin menunjukkan bahwa Amerika Serikat akan terus memperluas pengaruh hegemoninya secara global.
Ciptakan Kegaduhan Diplomatik
Nur melihat narsisme politik Trump memperkuat kecenderungan sang presiden untuk mempersonalisasi urusan geopolitik. Ia memperlakukan teritori negara lain layaknya properti pribadi dan hubungan internasional seperti negosiasi bisnis.
Greenland, jelasnya, sebagai “panggung” untuk menciptakan kegaduhan diplomatik. Strategi ekspansionisme transaksional bertujuan menegaskan dominasi Amerika Serikat tanpa dasar ideologi yang kuat.
”Apabila Trump benar-benar merebut Greenland, bakal ada dampak fatal terhadap stabilitas global. Tindakan tersebut merupakan tantangan terbuka terhadap kedaulatan negara dan hak penentuan nasib sendiri,” tandas Nur.
Ia menegaskan, kebijakan agresif Trump berpotensi merusak legitimasi tatanan internasional yang berbasis aturan. Hal itu akan mengguncang hubungan trans-Atlantik serta melemahkan posisi politik NATO secara drastis.
Pada akhirnya, ambisi ini dapat menyingkirkan norma dan hukum internasional demi kekuatan material semata. Dunia terancam bergeser menuju tatanan yang lebih kasar, transaksional, dan penuh risiko keamanan.
