catrawarta.com - Kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan mulai berlangsung. Langkah tersebut sebagai salah satu strategi untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara nasional.
Pakar Manajemen Kebijakan Publik, Dr Agustinus Subarsono, menilai efektivitas kebijakan WFH sangat bergantung pada stabilitas infrastruktur teknologi dan kemandirian budaya kerja. Tanpa hal tersebut, WFH justru berisiko menjadi kontraproduktif.
”Ketika budaya kerja masih bergantung pada perintah atasan dan belum mandiri, maka WFH berpotensi mengurangi produktivitas karena ASN akan terdistraksi oleh pekerjaan domestik,” ungkap Subarsono.
Ia menekankan, pemerintah harus menerapkan standarisasi layanan berbasis output serta sistem monitoring yang terukur. Penggunaan time sheet dan rapat koordinasi daring secara rutin menjadi instrumen penting untuk menjaga performa pegawai.
Perlu Hitungan Nyata
Terkait aspek ekonomi, Subarsono mengingatkan pemerintah agar tidak hanya terjebak pada asumsi penghematan biaya operasional kantor. Perlu ada hitungan riil, pengurangan biaya listrik dan air memberikan dampak signifikan terhadap APBN atau APBD.
Meskipun efektif mengurangi biaya transportasi dan kebutuhan energi di kota besar seperti Jakarta, ia meragukan signifikansi dampak energi di kota-kota kecil atau wilayah 3T. Menurutnya, karakteristik daerah sangat menentukan keberhasilan penghematan.
”Gaya kepemimpinan yang dibutuhkan selama WFH adalah trust-based leadership, di mana pimpinan memiliki kepercayaan penuh bahwa ASN mampu bekerja mandiri tanpa pengawasan fisik,” imbuhnya.
Subarsono juga menyoroti celah penyalahgunaan WFH, terutama jika diletakkan pada hari Jumat. Ada potensi ASN golongan menengah ke atas memanfaatkan momentum tersebut untuk long weekend demi kebutuhan rekreasi.
Cari Pekerjaan Sampingan
Fenomena berbeda diprediksi terjadi pada ASN golongan ekonomi bawah. Alih-alih berlibur, mereka justru berpotensi memanfaatkan waktu fleksibel WFH untuk mencari pekerjaan sampingan guna menambah pendapatan keluarga.
Pemerintah perlu melakukan evaluasi ketat setelah dua bulan berjalan dengan empat indikator utama. Indikator tersebut meliputi kuantitas target, ketepatan waktu pengerjaan, kualitas hasil kerja (minim revisi), serta responsivitas dalam kegiatan digital.
Namun, ia menegaskan tidak semua sektor bisa mengadopsi sistem tersebut. Pelayanan publik yang memerlukan kehadiran fisik seperti pengurusan KTP, SIM, sertifikat tanah, dan layanan kesehatan harus tetap berjalan secara luring.
Di sektor pendidikan, Subarsono justru tetap mendukung pembelajaran tatap muka. Hal itu untuk mencegah terjadinya learning loss dan memberikan ruang bagi pendidik untuk berimprovisasi dalam menjelaskan fenomena pengetahuan.
