catrawarta.com - Media sosial belakangan ini dihebohkan oleh keluhan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, terkait lambatnya proses pengurusan sertifikasi lahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dipimpin Menteri Nusron Wahid.
Momen tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Di hadapan para legislator, Sherly meluapkan keresahannya lantaran pengajuan sertifikasi lahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 16.000 hektare di wilayahnya tak kunjung mendapat kepastian hukum dari pemerintah pusat.
”Kami sudah mengusulkan sejak akhir 2025, dari 24.500, kami sudah verifikasi dan sudah clear 16.000 hektar,” kata Sherly saat memaparkan kendala birokrasi yang dihadapinya di ruang rapat.
Berkas Administradi Sudah Diserahkan
Dia menjelaskan bahwa seluruh berkas administrasi sebenarnya telah diserahkan secara berjenjang melalui Kantor Wilayah BPN untuk diteruskan ke Kementerian ATR/BPN.
”Diusulkan lewat Kanwil BPN kepada Kementerian ATR/BPN, tetapi saat ini belum ada hasilnya,” sambungnya dengan nada kecewa.
Mendengar pemaparan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizami Karsayuda, langsung menyela untuk memastikan durasi ketidakpastian yang dialami Pemprov Maluku Utara.
”Jadi satu tahun Ibu sudah mengajukan, belum ada kepastian sampai hari ini?” tanya Rifqi.
”Iya,” jawab Sherly singkat.
Sontak respons itu membuat Rifqi melemparkan sindiran menohok kepada Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, yang hadir menggantikan Nusron Wahid dalam forum tersebut.
”Waduh, Pak Wamen, ini Bu Gubernur Maluku Utara di PHP selama satu tahun,” timpal Rifqi yang disambut riuh peserta rapat.
Kendala Legalitas Lahan
Sherly menuturkan bahwa ketegasan izin ini sangat krusial mengingat mayoritas warga di wilayahnya mengandalkan sektor agraris. Kendala legalitas lahan ini dinilai mengancam keberlangsungan hidup para buruh tani setempat.
”Sekitar 60 persen penduduk di Maluku Utara berprofesi sebagai petani. Yang kami butuhkan di sini adalah ketika kami gubernur ditunjuk menjadi ketua GTRA, kami bukan hanya diberikan tanggung jawab, tapi juga diberikan kewenangan,” tegas Sherly.
Dia juga menambahkan bahwa pihak BPN sempat memberikan informasi simpang siur terkait alur birokrasi redistribusi tersebut.
”Info terakhir yang kami dapat bahwa eksekusinya ada di Bank Tanah untuk dijadikan HPL (Hak Pengelolaan) kemudian boleh dijadikan hak pakai oleh petani,” jelasnya.
Operasi Tangkap Tangan
Di sisi lain, ketidakhadiran Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam rapat dengar pendapat bersama DPR tersebut bertepatan dengan langkah kejut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kasus ini menyeret sejumlah pejabat dan orang kepercayaan Nusron terkait dugaan suap perizinan Hak Guna Bangunan (HGB) Summarecon di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
KPK mengonfirmasi tak menutup kemungkinan akan memanggil dan mendalami keterlibatan Nusron Wahid setelah empat orang dekatnya resmi menyandang status tersangka.
”Terkait soal NW (Nusron Wahid) sudah disebutkan di pemeriksaan-pemeriksaan. Nah, ini memang sedang didalami oleh tim penyidik dalam proses penyidikan,” kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Hingga saat ini, lembaga antirasuah tersebut telah menetapkan delapan orang tersangka dan langsung melakukan penahanan untuk 20 hari pertama hingga 4 Oktober 2026 mendatang.
