catrawarta.com - Sejumlah program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai bergulir hingga akhir September 2026 ini. Berdasarkan laporan di lapangan, sebagian penerima bansos kini tengah ramai memperbincangkan ihwal digitalisasi penyaluran bansos.
Salah satunya, terkait teknologi yang disiapkan berupa biometrik atau scan wajah yang terhubung langsung dengan data kependudukan para penerima bantuan.
Pemerintah kembali menyiapkan langkah ini untuk memperbaiki akurasi data dan memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
Pengujian Data Sasaran
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan bahwa tahap awal digitalisasi bansos berfokus pada pengujian presisi data sasaran menggunakan teknologi pengenalan wajah.
“Sekarang tahap pertama adalah untuk mengakurasikan data penerima bantuan sosial dengan face recognition,” kata Tito kepada awak media di Jakarta, pada Jumat, 25 September 2026.
Langkah ini mempertegas komitmen Kemensos dalam membangun sistem digitalisasi bansos yang memanfaatkan biometrik wajah.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa penerapan teknologi pengenalan wajah tersebut disiapkan khusus untuk memastikan bantuan mendarat tepat di tangan penerima yang datanya telah terverifikasi oleh pemerintah.
Pengembangan Bertahap Digital
Kendati demikian, Mensos menandaskan bahwa informasi ini tidak berarti seluruh penerima bansos saat ini wajib mendadak melakukan pemindaian wajah, sebab mekanisme ini merupakan bagian dari pengembangan bertahap perlindungan sosial digital.
Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah mencatat uji coba sistem digital ini telah sukses dilakukan di Kabupaten Banyuwangi dan kini diperluas ke 42 kabupaten/kota.
Lebih lanjut, pemerintah telah memasang target untuk memperluas cakupan uji coba hingga menembus lebih dari 250 kabupaten/kota sebelum nantinya resmi diterapkan secara nasional pada 2027 mendatang.
Mempermudah Verifikasi Data
Penggunaan biometrik wajah ini pada dasarnya ditujukan untuk mempermudah proses verifikasi identitas penerima melalui integrasi langsung dengan data kependudukan.
Pihak Kemensos menjelaskan bahwa validasi kelayakan penerima dalam sistem digital terbaru ini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pemeriksaan manual oleh petugas di lapangan.
Sebaliknya, sistem akan secara otomatis memproses data dengan memanfaatkan integrasi dari berbagai basis data lintas kementerian dan lembaga pemerintah.
Melalui mekanisme verifikasi digital tersebut, pemerintah berupaya menekan potensi kesalahan data penyaluran.
Kesalahan yang dimaksud mencakup fenomena warga kurang mampu yang seharusnya menerima tetapi belum terdata (exclusion error), maupun penerima yang sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria namun masih mendapatkan bantuan (inclusion error).
Efektivitas pemutakhiran data ini sudah mulai terlihat, di mana Kemensos mencatat lebih dari 4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) baru berhasil ditemukan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.
Ruang Partisipasi Publik
Di samping memperluas sistem digitalisasi secara bertahap, pemerintah juga menyiapkan ruang partisipasi publik berupa mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk mengusulkan diri atau memberikan sanggahan terkait data penerima bantuan.
Bagi masyarakat luas yang ingin memastikan statusnya, Kemensos mengimbau warga untuk tetap mengecek status penerima bantuan secara mandiri melalui portal resmi Cek Bansos Kemensos dengan menginput NIK 16 digit yang bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemerintah memastikan proses pemutakhiran data terus berjalan intensif agar penyaluran bansos mendatang semakin transparan dan tepat sasaran.
