catrawarta.com - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini tengah mendalami dugaan kasus penipuan berkedok pendaftaran tes TOEFL yang menyasar para siswa baru tingkat sekolah menengah atas (SMA).
Praktik tidak bertanggung jawab ini memanfaatkan momentum Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk menyusup ke lingkungan pendidikan dan memperdaya para pelajar yang baru masuk.
Kasus ini pertama kali mencuat dan menjadi perbincangan hangat di media sosial sejak Minggu, 19 Juli 2026, setelah beredarnya narasi tentang pengumpulan 108 pelajar dalam sebuah sesi sosialisasi bahasa Inggris.
Dalam kegiatan tersebut, dua orang terduga pelaku berinisial LFN dan LYN mempromosikan tes TOEFL dengan iming-iming diskon besar bagi pendaftar tercepat, yakni dari harga normal Rp 400.000 turun drastis menjadi hanya Rp 100.000.
Para siswa yang tergiur dengan potongan harga tersebut langsung melakukan pembayaran melalui uang tunai maupun pemindaian QRIS.
Sayangnya, kuitansi yang mereka terima ternyata memuat alamat serta kontak fiktif, dan ujian yang dijanjikan belakangan diketahui hanyalah tes EPT daring berbasis dokumen PDF, bukan tes TOEFL resmi.
Kepala Bidang Humas Polda DIY, Komisaris Besar Polisi Ihsan, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima aduan dan sedang mengumpulkan data-data awal di lapangan.
Meski proses pendalaman sudah berjalan per Selasa, 21 Juli 2026, ia menyebutkan bahwa kepolisian belum menerima laporan resmi terkait rincian kerugian materiil dari pihak korban.
“Kami mendorong pihak sekolah, wali murid, maupun para siswa yang merasa dirugikan untuk segera melangkah ke kantor polisi dan membuat laporan resmi agar kasus ini dapat ditindaklanjuti secara hukum,” kata Ihsan, Rabu, 22 Juli 2026.
Secara terpisah, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta juga bergerak dengan menerjunkan tim investigasi khusus untuk melacak jejak penyusupan oknum tersebut.
Pelaksana Tugas Kepala Disdikpora DIY, Muhammad Setiadi, mengungkapkan bahwa hasil penelusuran sementara menemukan setidaknya satu SMA negeri dan satu SMA swasta yang telah menjadi korban aksi penipuan ini.
“Indikasinya penipuan, karena kami mendapati bahwa seluruh data kontak lembaga yang tercantum sama sekali tidak dapat dihubungi,” kata dia.
Lebih lanjut, Kepala Bidang Perencanaan dan Data Disdikpora DIY, Suci Rohmad, menegaskan bahwa instansinya tidak pernah mengeluarkan izin, rekomendasi, maupun memfasilitasi kegiatan tes bahasa dari lembaga yang bersangkutan.
Ia mengecam keras tindakan para oknum yang berani mencatut nama dinas pendidikan maupun kepolisian, karena hal itu merupakan bentuk penyesatan informasi publik dan tindakan ilegal.
“Kami imbau seluruh elemen masyarakat dan pengurus sekolah agar lebih waspada serta selalu memverifikasi keabsahan surat tugas setiap pihak luar yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan di lingkungan sekolah,” ujarnya.
