catrawarta.com - Kabinet Bayangan yang belakangan lantang bersuara membuat sejumlah pihak angkat bicara. Termasuk Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Idrus Marham yang menariknya justru memberi tanggapan positif.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang Kebijakan Publik ini menilai, Kabinet Bayangan ini adalah sesuatu hal yang sah dalam kehidupan bernegara. Kabinet yang dibentuk atas koalisi masyarakat sipil ini merupakan hak politik warga negara yang dijamin dalam sistem demokrasi pada Undang-undang Dasar 1945.
Namun dia menilai, setiap inisiasi dalam berpolitik ini juga harus disertai dengan pertanggung jawaban yang nyata bagi masyarakat. Terutama, inisiatif ini pertama kali harus memiliki nilai manfaat yang baik bagi masyarakat.
Sesuai Koridor dan Regulasi
Lebih lanjut, inisiatif ini harus berjalan sesuai dengan koridor berpolitik yang aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
”Di era demokrasi, orang memang bisa membuat apa saja. Persoalannya adalah apa niatnya dan sejauh maan memberikan kemaslahatan bagi publik,” ungkap Idrus dalam acara peluncuran buku Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Jakarta, Jumat (7/8/2026) lalu.
Kabinet Bayangan yang merupakan representasi dari kebebasan berekpresi dalam tatanan demokrasi ini seharusnya berfungsi secara tepat. Termasuk ketika kebijakan pemerintah yang dinilai menyimpang dan tak sesuai amanat UUD 1945.
Kritik dan Beri Solusi
Maka, Kabinet Bayangan ini bisa melempar kritik yang bertujuan untuk memperbaiki dan memberi solusi nyata yang tepat dan cepat.
Menurut Idrus, bentuk demokrasi yang matang adalah ketika masyarakatnya aktif dan produktif mengawal kebijakan. Sehingga, dia mengingatkan Kabinet Bayangan agar tak hanya bersuara lantang saja, melainkan juga produktif mengawal setiap peraturan yang diterbitkan Pemerintah dan membela kepentingan umum.
”Demokrasi yang matang bukanlah demokrasi yang paling gaduh, melainkan demokrasi yang paling produktif,” tegasnya.
Tentang Kabinet Bayangan di Indonesia
Kabinet Bayangan sendiri merupakan inisiatif politik masyarakat yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil. Kabinet Bayangan ini resmi dideklarasikan pada Senin (27/7/2026) lalu di Cikini, Jakarta Pusat.
Gerakan ini tak lain diprakarsai oleh Pakar Hukum Tata Negara kondang, Feri Amsari dan Masyarakat Transparansi Indonesia Ahmad Jilul QF. Di dalamnya, dilaporkan terdapat kalangan peneliti, akademisi, hingga aktivis yang ditunjuk melalui seleksi independan.
Hadirnya Kabinet Bayangan difokuskan untuk mengisi kekosongan fungsi pengawasan parlemen (checks and balances) yang dinilai melumpuh akibat besarnya koalisi pemerintah dan minimnya peran oposisi formal.
Mengutip keterangan resmi dari laman kabinetbayangan.id, gerakan tersebut dirancang untuk menjalankan fungsi pengawasan substantif yang seharusnya dilakukan DPR melalui sejumlah instrumen kerja, antara lain riset dan analisis kebijakan berbasis data, penerbitan catatan kebijakan publik, shadow hearing (rapat dengar pendapat versi masyarakat sipil), Dashboard Publik untuk melacak janji pemerintah, hingga penyusunan Alternative State of the Nation.
Jangka pendeknya, Kabinet Bayangan menyebut bakal jadi oposisi alternatif yang berdasarkan bukti penelitian berbasis data yang bisa menjadi sumber rujukan bagi masyarakat.
Jejak Kabinet Bayangan di Dunia
Soal Kabinet Bayangan, sebenarnya Indonesia bukan pertama kalinya sebagai negara dengan inisiatif politik demikian. Ada beberapa rekam jejak serupa di negara-negara dengan sistem parlementer seperti Inggris, Kanada, hingga Australia.
Kabinet bayangan dikenal dalam dunia politik sebagai tradisi politik Westminster Inggris. Westmenster sendiri adalah sebuah kawasan di London dimana terdapat Gedung Parlemen, istana Buckingham dan kantor PM Ingris.
Biasanya, kabinet ini bertujuan untuk memberikan kritik berbasis data dalam bentuk resmi kepada rezim yang berkuasa. Seperti pada umumnya, kabinet ini dibentuk oleh partai oposisi atau bisa juga koalisi partai oposisi di Parlemen.
Pada negara dengan sistem Presidensial seperti Amerika Serikat dan Prancis, Kabinet Bayangan juga ada. Namun sifatnya bukan tradisi yang formal, selayaknya di Indonesia.
