catrawarta.com - Pendekatan seragam dan terpusat dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan kritis kalangan akademisi.
Program ekspansi masif yang dijalankan secara top down tersebut dinilai berpotensi menumpulkan jati diri koperasi sesungguhnya karena menyimpang dari prinsip dasar ekonomi anggota dan mengabaikan kebutuhan riil masyarakat desa.
Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Amirullah Setya Hardi, mengkritik desain program yang dinilainya mengulang pola lama era Presiden Soeharto melalui Koperasi Unit Desa, di mana lembaga ekonomi rakyat justru dijadikan alat propaganda.
Langkah mendirikan koperasi secara mendadak di seluruh desa dianggap lebih kental dengan penetrasi kekuasaan ketimbang upaya murni menguatkan ekonomi rakyat. Kebijakan yang dipaksakan ini dinilai berisiko gagal akibat mengabaikan kelayakan ekonomi, termasuk aspek lokasi strategis dan nilai jual produk.
“Jangan terjebak pada kebanggaan semu atas capaian kuantitas fisik dan administratif dengan banyaknya fisik koperasi yang berdiri,” kata Amirullah dihubungi, Sabtu, 25 Juli 2026.
Keberhasilan koperasi, kata Amir, semestinya diukur dari keberlanjutan tata kelola seperti keaktifan Rapat Anggota Tahunan (RAT), kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), partisipasi aktif, serta manfaat riil yang dirasakan anggota. Bukan hanya dari maraknya pendirian bangunan.
”Kalau jumlahnya sudah banyak lalu apa? Apa bangga kalau sudah terbentuk sekian koperasi tapi RAT-nya kedodoran, NIB-nya kedodoran, dan lain sebagainya,” ujar Amirullah.
Amirullah mendesak pemerintah segera membuka ruang evaluasi dan mengembalikan fungsi koperasi ke prinsip dasarnya, yaitu kesukarelaan, partisipasi anggota, dan gotong royong. Penyeragaman kelembagaan akibat pendekatan terpusat dinilai merugikan karena tiap-tiap wilayah memiliki potensi, karakteristik, serta persoalan ekonomi yang amat bervariasi.
”KDMP itu tujuanya banyak, seharusnya tujuannya tunggal, hanya mencukupi kebutuhan anggota, itu saja,” kata Amirullah.
Ia menegaskan bahwa koperasi tidak semestinya dibebani terlalu banyak agenda negara, melainkan harus kembali pada tujuan tunggal untuk memenuhi kebutuhan anggota secara mandiri.
Menurutnya, kesejahteraan anggota yang tercapai melalui koperasi mandiri inilah yang kelak menjadi indikator nyata keberhasilan pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat.
