catrawarta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan resmi mengenai status serta nasib proses belajar mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto yang diterima melalui jalur mandiri, setelah penerimaan tersebut tersandung dugaan kasus tindak pidana korupsi.
Langkah hukum ini diambil setelah KPK menetapkan Rektor Unsoed Akhmad Sodiq (ASO) bersama lima orang lainnya sebagai tersangka resmi. Keenam tersangka diduga terlibat aksi korupsi dan gratifikasi terhadap para calon mahasiswa baru jalur mandiri, yaitu dengan memungut dana tambahan di luar biaya resmi yang ditetapkan kampus.
Di tengah bergulirnya proses penyidikan, KPK memastikan bahwa aktivitas perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan tidak akan terganggu oleh proses hukum yang sedang berjalan.
KPK Tak Intervensi Akademik
Plh Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menegaskan bahwa pihak lembaga antirasuah sama sekali tidak mencampuri atau mengintervensi urusan status administrasi akademik para mahasiswa di Unsoed.
”Memang ada mahasiswa yang masuk 2025, maupun 2026, dapat kami tegaskan bahwa KPK dalam rangka penegakan hukum yang saat ini berjalan itu tidak masuk ke ranah dari sisi status kemahasiswaannya,” kata Ahmad Taufik Husein dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2026).
Penegasan tersebut menjamin bahwa seluruh mahasiswa terkait tetap dipastikan memiliki hak penuh untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan akademik di kampus seperti biasa.
”Mahasiswa yang bersangkutan tetap bisa menjalankan proses belajar mengajar seperti biasa,” ujar Taufik.
Status Mahasiswa Bukan Wewenang KPK
Taufik menambahkan bahwa penanganan status kepesertaan mahasiswa bukanlah wewenang dari pihak kepolisian maupun penyidik KPK.
”Karena ini memang bukan ranah untuk kita di penegakan hukumnya,” tutur Taufik.
Lebih lanjut, Taufik menyampaikan bahwa fokus utama KPK saat ini adalah menyelesaikan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan para tersangka.
”Apakah ada evaluasi dari pihak rektorat atau Kementerian, itu hal yang berbeda. Kita tidak masuk ke situ,” ucap Taufik.
Menurut Taufik, fokus lembaga antirasuah ini terbatas pada tindakan melanggar hukum serta penyalahgunaan wewenang yang terjadi saat proses penerimaan mahasiswa berlangsung.
”Kami murni dari sisi penegakan hukum karena ada peristiwa pidananya, ada kuasa atau otoritas pihak yang membantu negosiasi, transaksi dengan sejumlah uang,” ungkap Taufik.
Pelanggaran Pidana Murni
Dia menegaskan, KPK memandang tindakan pemerasan serta penerimaan gratifikasi tersebut sebagai bentuk pelanggaran pidana murni yang melibatkan oknum pejabat kampus dan pihak luar.
Sebelumnya, penetapan tersangka ini merupakan hasil dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar tim KPK di Purwokerto dan Jakarta pada Kamis (20/8/2026).
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unsoed Norman Arie Prayogo, serta Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto sebagai tersangka. Selain unsur internal kampus, KPK turut menjerat tiga pihak swasta yakni Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono.
Praktik culas tersebut dilakukan dengan mengakal-akali prosedur seleksi jalur mandiri demi meraup keuntungan pribadi. Para tersangka menarik pungutan Liar di luar skema resmi Uang Kuliah Tunggal (UKT) maupun Iuran Pengembangan Institusi (IPI), sehingga sangat membebani para calon mahasiswa baru beserta keluarganya.
