catrawarta.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan kabar mengenai evaluasi jabatan dan kemungkinan pengembalian pejabat setelah Purbaya Yudhi Sadewa tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Suahasil mengatakan, pelantikan 14 pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Senin (21/9/2026) tidak berkaitan dengan pembatalan atau pengembalian hasil rotasi pejabat yang dilakukan pada era Purbaya.
Menurut Suahasil, keputusan rotasi yang telah ditetapkan sebelumnya tetap berlaku. Pelantikan 14 pejabat tersebut merupakan bagian dari penyempurnaan organisasi untuk mengisi posisi yang kosong maupun kebutuhan promosi tambahan.
Bentuk Penyempurnaan Organisasi
“Pelantikan pejabat baru yang dilakukan merupakan bentuk penyempurnaan organisasi, mengisi posisi kosong atau promosi tambahan, bukan untuk membatalkan hasil rotasi menteri sebelumnya,” kata Suahasil, Senin (21/9/2026).
Isu mengenai perombakan dan kemungkinan pengembalian pejabat bermula dari kebijakan Purbaya yang pada 10 September 2026 merotasi ratusan pejabat di lingkungan Kemenkeu, terutama di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Perombakan dalam jumlah besar dan dilakukan secara cepat tersebut kemudian memunculkan respons dari internal Kemenkeu.
Beredar kabar bahwa Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menyampaikan keberatan serta meminta agar pelantikan pejabat hasil rotasi tersebut ditunda atau dibatalkan.
Di tengah polemik tersebut, muncul pula isu mengenai adanya sejumlah “nama ajaib” yang masuk dalam daftar pejabat yang mendapat posisi strategis tanpa melalui proses assessment dan talent management sebagaimana mekanisme yang berlaku.
Istilah “nama ajaib” merujuk pada pejabat yang disebut masuk dalam daftar rotasi atau mutasi, tetapi diduga tidak mengikuti proses asesmen dan manajemen talenta (assessment and talent management) yang semestinya.
Namun, Bimo Wijayanto tidak pernah mengungkapkan secara terbuka siapa saja pejabat yang dimaksud dengan istilah “nama ajaib” tersebut.
Dengan penjelasan Suahasil, pelantikan pejabat pada 21 September 2026 diposisikan sebagai bagian dari penyempurnaan struktur organisasi Kemenkeu, sementara keputusan rotasi yang telah ditetapkan sebelumnya tetap resmi berlaku.
