catrawarta.com - Tugas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ternyata kini tak hanya mengurusi keamanan, penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, namun juga aktif di bidang pemenuhan gizi. Lebih-lebih tatkala pemerintah gencar melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG)
Kaitannya dengan hal ini Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menargetkan pembangunan sebanyak 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polri pada tahun 2026. “Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia,” kata Kapolri dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (16/5/2026).
Sampai saat ini, jelas Jenderal Sigit, Korps Bhayangkara sudah memiliki 1.376 SPPG yang tersebar di Indonesia. Pembangunan SPPG tersebut untuk terus memperkuat dan mengawal tuntas program Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi.
Selain itu, Kapolri memastikan seluruh SPPG milik Polri telah memiliki sejumlah sertifikasi demi memenuhi standar kelayakan dan keamanan pangan. Sejumlah sertifikasi itu meliputi Sertifikat Penjamah Makanan, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Jaminan Produk Halal, Sertifikat Uji Laboratorium Air serta menerapkan prinsip food safety secara konsisten.
Adapun seribuan SPPG milik Polri tersebut terdiri 736 SPPG telah beroperasi, 172 persiapan operasional dan 468 SPPG dalam tahap pembangunan. Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberikan manfaat bagi 3,44 juta orang dan menyerap 68.800 tenaga kerja,” kata Listyo Sigit.
Fasilitas SPPG yang dikelola Polri memiliki karateristik khusus antara lain parameter keamanan pangan. Selain itu, mampu menjangkau wilayah yang lebih luas. Termasuk di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Sedangkan, dalam hal pendanaan pendirian SPPG menggunakan skema dana koperasi polres dan polda.
