catrawarta.com - Kasus dugaan kekerasan pada anak-anak balita di Daycare Little Aresha berbuntut panjang. Pimpinan tertinggi DIY, Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X memerintahkan pada dinas terkait untuk menutup semua daycare yang tidak berizin.
Sebelumnya, ia juga telah menegaskan tidak ada tempat bagi pelaku kekerasan di DIY. Terlebih, kekerasan pada anak-anak. Ia minta mengevaluasi seluruh daycare dan segera melakukan penutupan khsus untuk yang tanpa izin.
Sultan dalam rilisnya melalui Humas Pemda DIY menginstruksikan penutupan pada daycare tak berizin tanpa kecuali. Ia mengatakan, langkah tegas guna memastikan perlindungan anak benar-benar terjaga tanpa celah.
Kepala DP3AP2 DIY, Erlina Hidayati Sumardi, mengungkapkan arahan tersebut disampaikan usai dirinya bersama dengan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Sekda DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti melakukan pertemuan dengan Sultan.
Pertama dan Terakhir
Ia mengungkapkan, Gubernur menekankan kejadian memilukan tersebut harus menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir. Tidak boleh terjadi lagi, tidak boleh ada lagi kekerasan yang menimpa anak-anak terutama yang di daycare maupun di lembaga-lembaga lainnya.
Sultan memerintahkan instansi terkait segera menyisir keberadaan lembaga-lembaga pengasuhan anak di seluruh DIY. Fokus utamanya membedakan antara lembaga yang sudah berizin dengan yang masih beroperasi secara ilegal.
”Yang sudah beroperasi belum berizin harus segera ditutup, dan kemudian segera dilakukan pemanggilan untuk memproses perizinannya,” ungkap Erlina.
Ia menjelaskan, Sultan bahkan mempertimbangkan untuk memperkuat langkah melalui payung hukum yang lebih mengikat. Ia memberi contoh misal adanya surat edaran atau surat perintah Gubernur, kepada kepala-kepala daerah, wali kota, dan bupati.
Lebih jauh Sultan minta guna menutup celah kelemahan regulasi, perlu pembuatan SOP yang lebih mendalam dibandingkan aturan yang selama ini berlaku. Standar baru nantinya akan menyempurnakan aturan akreditasi serta standar Taman Asuh Ramah Anak (TARA) dari Kemen PPA.
Penanganan Korban dan Keluarga
Mengenai penanganan 53 anak yang menjadi korban Sultan memberikan perintah agar penanganan seoptimal mungkin. Perlindungan tidak hanya menyasar fisik anak, tetapi juga kondisi mental orangtua yang terdampak.
”Orangtua juga pasti mengalami tekanan-tekanan psikologis, rasa bersalah, kekhawatiran terhadap tumbuh kembang dan kesehatan fisik anaknya. Mengenai biaya bisa melalui pemerintah provinsi dan daerah,” imbuh Erlina.
Ia menambahkan, saat ini terdapat 217 Taman Penitipan Anak (TPA) yang sudah terdaftar resmi di Dapodik DIY.Secara administratif, daycare merupakan salah satu bentuk kelembagaan dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan di bawah payung hukum Permendikbud, istilah resmi yang digunakan adalah Taman Penitipan Anak (TPA).
