catrawarta.com - Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap Amsal Christy Sitepu. Videografer ini dinilai tidak terbukti melakukan korupsi proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo Sumatera Utara.
“Menjatuhkan vonis bebas terhadap Amsal Christy Sitepu karena tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Hakim Ketua Yusafrihardi Girsang di ruang sidang Cakra Utama di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (1/4/2026).
Majelis hakim dalam amar putusan berpendapat perbuatan terdakwa Amsal Sitepu tidak terbukti, seperti dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Karo baik dakwaan primer maupun subsider. “Mengembalikan hak-hak terdakwa, dan memulihkan harkat dan martabat serta nama baik terdakwa Amsal Sitepu,” ucap Yusafrihardi.
Vonis tersebut berbeda dengan tuntutan JPU Wira Arizona, yang sebelumnya menuntut terdakwa Amsal dengan pidana penjara selama dua tahun. “Meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Amsal Christy Sitepu dengan pidana penjara selama dua tahun,” kata JPU Wira Arizona saat membacakan tuntutan pada persidangan sebelumnya.
Kejari Karo Nyatakan Pikir-pikir
Atas vonis bebas tersebut, Kejaksaan Negeri Karo menyatakan masih pikir-pikir. Namun Kejari menghormati putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Amsal Sitepu.
Sementara anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengimbau Kejari Karo untuk tidak berpikir-pikir atas putusan bebas terhadap terdakwa Amsal Christy Sitepu. “Kalau jaksa masih berani pikir-pikir, maka kami imbau untuk tidak berpikir lagi. Sudah selesai,” ujarnya ketika mendampingi terdakwa Amsal Sitepu di Pengadilan Negeri Medan.
Hinca menyarankan agar pihak Kejari Karo kembali mempelajari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru, termasuk berkonsultasi dengan pimpinan di internal kejaksaan. Ketentuan KUHAP terbaru telah memberikan kepastian hukum, khususnya terhadap terdakwa yang telah dinyatakan bebas oleh pengadilan. “KUHAP baru kita ini betul-betul mengoreksi yang lama, supaya kepastian hukum itu langsung, sehingga mencegah proses yang berlarut-larut,” ujarnya.
Menurut Hinca, terdakwa yang telah diputus bebas berhak mendapatkan pemulihan nama baik, harkat, dan martabatnya, serta memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku. “Ganti rugi tersebut bisa diajukan melalui perdata, nanti dia akan menunjukkan apa kerugiannya,” tambahnya.
