catrawarta.com - Kepolisian Daerah (Polda) Banten berhasil membongkar kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit di Bank BJB Kantor Cabang Khusus (KCK) Banten kepada PT Aryando Sejahtera Abadi pada tahun 2019.
Praktik korupsi yang melibatkan orang dalam perbankan dan pihak swasta ini telah menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp8,7 miliar berdasarkan hasil audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Banten resmi menetapkan dua orang tersangka, yaitu mantan Account Officer Komersial Bank BJB KCK Banten periode 2018–2019 berinisial NF (37) serta pemilik manfaat atau beneficial owner PT Aryando Sejahtera Abadi berinisial BH alias BK (44).
”Dari hasil penyidikan, terdapat dugaan perbuatan melawan hukum oleh BH alias BK serta penyalahgunaan wewenang oleh NF,” tegas Dirreskrimsus Polda Banten Kombes Yudhis Wibisana saat memberikan keterangan kepada awak media, Kamis (3/9/2026).
Manipulasi dan Data Palsu
Yudhis menjelaskan bahwa konspirasi jahat ini bermula ketika tersangka BK mengajukan usulan Kredit Modal Kerja Konstruksi Standby Loan sebesar Rp10 miliar kepada pihak bank. Namun, seluruh berkas persyaratan yang diserahkan tersangka BK ternyata dibangun di atas manipulasi dan data palsu.
”Dalam proses pengajuan tersebut, penyidik menemukan adanya penggunaan dokumen yang direkayasa atau fiktif, mulai dari dokumen legalitas perusahaan, laporan keuangan audited, proyeksi pekerjaan APBD dan APBN, hingga dokumen kontrak pekerjaan yang digunakan sebagai persyaratan pencairan kredit,” ungkap Yudhis.
Meski mengetahui dokumen yang dilampirkan tidak sah dan dipalsukan, tersangka NF selaku pejabat analisis bank justru memuluskan verifikasi hingga memproses persetujuan kredit tersebut. Bank BJB KCK Banten akhirnya menyetujui plafon kredit sebesar Rp9,4 miliar dengan jangka waktu pengembalian 12 bulan.
Pelaku Berbagai Peran
Yudhis menuturkan bahwa penyidikan mengungkapkan adanya bagi-bagi peran serta motif keuntungan pribadi dalam pelolosan fasilitas kredit fiktif ini.
”Keduanya memiliki peran masing-masing dalam proses pengajuan hingga pencairan fasilitas kredit tersebut,” imbuhnya.
Setelah persetujuan didapat, PT Aryando Sejahtera Abadi langsung melakukan penarikan dana sebanyak tiga kali sepanjang Maret 2019 hingga mencapai total Rp7,387 miliar. Penarikan pertama dilakukan pada 5 Maret 2019 senilai Rp2,372 miliar, disusul penarikan kedua pada 15 Maret 2019 sebesar Rp2,735 miliar, dan penarikan ketiga senilai Rp2,280 miliar.
Namun, sejak dana dicairkan, pihak perusahaan tidak pernah memenuhi kewajiban pengembalian hingga status pinjaman tersebut resmi dinyatakan kredit macet atau Kolektibilitas 5 pada 20 Mei 2020. Pihak bank sempat melakukan eksekusi lelang terhadap tiga unit rumah yang dijadikan agunan dengan nilai Rp2,65 miliar, tetapi hasil lelang tersebut belum mampu menutupi nilai kerugian yang ditimbulkan.
Sebagai imbalan atas perannya meloloskan pengajuan berkas fiktif tersebut, tersangka NF diduga menerima uang gratifikasi sebesar Rp338,5 juta dari tersangka BK. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun hingga seumur hidup.
