catrawarta.com - Konflik lahan kembali terjadi di Sukajaya, Taman Sari, Bogor, Jawa Barat. Warga berebut lahan dengan sebuah perusahaan, PT Prima Mustika Candra (PT PMC). Beberapa orang terluka akibat konflik yang terjadi pada Kamis (6/8/2026).
Peristiwa tersebut memperlihatkan penyelesaian konflik agraria masih mengandalkan pendekatan represif dengan melibatkan aparat keamanan dan kelompok sipil. Perusahaan mengerahkan mereka untuk menghadapi masyarakat yang mempertahankan tanahnya.
Melihat konflik itu, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengecam keras perampasan tanah petani Sukajaya. Mereka mendesak PT Prima Mustika Candra (PT PMC) segera menghentikan penggusuran yang memicu kekerasan pada masyarakat.
Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika menegaskan, PT PMC telah berupaya menggusur lahan pertanian masyarakat sejak Senin (3/8/2026). Pada Kamis (6/8/2026), perusahaan kembali mengerahkan alat berat untuk memasuki wilayah pertanian warga. Akibatnya eskalasi konflik meningkat.
Merusak Kebun dan Lahan
Konsorsium mengutip keterangan warga, sekitar pukul 08.00 WIB alat berat perusahaan memasuki lahan pertanian dengan pengawalan lebih dari 400 orang. Ada dugaan mereka merupakan kelompok bayaran perusahaan.
Kelompok tersebut mengepung Desa Sukajaya dari berbagai arah, memasuki lahan pertanian masyarakat, serta merusak kebun dan lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga.
”Warga yang sedang bekerja di kebun dan sawah segera menghadang alat berat agar tidak memasuki lahan garapan mereka,” ungkap Dewi dalam keterangannya kepada media.
Upaya mempertahankan tanah memicu serangan terhadap warga. Dua orang mengalami luka serius. Warga bernama Anjar menderita luka bacok di bagian wajah akibat serangan senjata tajam, sedangkan Andi menderita luka serius akibat dugaan pengeroyokan.
Aparat Minta Warga Pergi
Dewi menambahkan, aparat keamanan yang berada di lokasi justru meminta warga meninggalkan lahan pertanian, bukannya melindungi. Warga menolak permintaan tersebut dan tetap bertahan.
Berdasarkan catatan KPA, konflik agraria di Sukajaya telah berlangsung sejak 1997. Saat itu pemerintah secara sepihak menerbitkan HGB secara sepihak kepada PT PMC di atas tanah pertanian masyarakat. Tanah seluas 54 hektare tersebar di Desa Sukajaya dan Sukaluyu.
Penerbitan HGB untuk membangun kawasan perumahan, pengembangan sektor holtikulutura dan kawasan agrowisata. Namun jatuhnya pemerintahan Orde Baru membuat operasi perusahaan gagal dan tanah ditelantarkan, sehingga masyarakat kembali menguasai dan menggarapnya.
Warga setempat telah beberapa kali mengajukan proses penyelesaian konflik dan pengakuan hak atas tanah mereka melalui reforma agrarian kepada pemerintah. Permohonan tersebut tidak pernah mendapat respons.
