catrawarta.com - Kebakaran melanda Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo terjadi sehari setelah warga dan Paguyuban Pemulung Putri Cempo melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Audiensi yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (1/9/2026), tersebut dilakukan bersama Aliansi Jateng Guyub. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan keberatan atas perubahan sistem pengelolaan sampah yang dinilai mengancam mata pencaharian pemulung di kawasan TPA Putri Cempo.
Warga dan pemulung mengaku pendapatan mereka turun hingga 70 persen. Persoalan tersebut berkaitan dengan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo.
Penghasilan Pemulung Terancam
Para pemulung menilai pembatasan akses terhadap sampah yang memiliki nilai ekonomi telah mengancam sumber penghidupan mereka.
Selain persoalan mata pencaharian, warga juga menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak operasional PLTSa Putri Cempo. Mereka menyoroti persoalan emisi atau asap serta residu hasil pengolahan sampah yang dinilai mengganggu ruang hidup masyarakat di sekitar TPA.
Ketua Paguyuban Pemulung Putri Cempo, Karni, mengatakan warga selama ini merasakan sejumlah dampak dari aktivitas pengolahan sampah di kawasan tersebut.
”Apakah dari pihak dinas ini ada yang sudah datang ke Solo menindaklanjuti ini? Merasakan semua, dari getar, bau, debu, asap, berisik, sudahkah merasakan semua? Sudah datang ke sana?” kata Karni di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Selasa (1/9/2026).
Berbagai Keluhan Tak Ditanggapi
Menurut Karni, warga sebelumnya juga telah melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Solo. Namun, berbagai keluhan yang disampaikan warga dalam sejumlah pertemuan dinilai belum mendapatkan tanggapan.
”Kalau pihak Solo yang dikatakan semua yang hak baik dan posisi positifnya, posisi negatifnya nggak ada. Di rapat-rapat semua apa dibilangkan? Nggak ada,” ujarnya.
Karni kemudian meminta Gubernur Jawa Tengah atau jajaran dinas terkait turun langsung ke Solo dan bertemu dengan warga serta para pemulung di Putri Cempo.
Warga Minta Pemerintah ke Lapangan
Menurutnya, pemerintah perlu melihat langsung kondisi di lapangan sebelum mengambil keputusan terkait persoalan yang terjadi di kawasan TPA Putri Cempo.
Dialog tersebut dipimpin Asisten I Sekretariat Daerah Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, yang mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Iwanuddin memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dan akan terus menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan warga. Dia meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Realisasi Tuntutan Perlu Waktu
”Kami memastikan Bapak Gubernur akan merealisasikan tuntutan. Perlu diketahui, di pemerintahan ada aturan yang kadang menjadikan realisasi membutuhkan waktu,” ujarnya.
Kebakaran kemudian terjadi di TPA Putri Cempo pada Rabu (2/9/2026) sekitar pukul 18.00 WIB. Hingga Kamis (3/9/2026) pagi, sejumlah titik api masih terpantau di beberapa blok area TPA.
Kebakaran tersebut terjadi sehari setelah audiensi warga dan pemulung dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun, hingga saat ini belum ada informasi yang mengaitkan kebakaran dengan audiensi maupun persoalan yang disampaikan warga.
