catrawarta.com - Perkembangan kebudayaan Yogyakarta di tengah perubahan kota dan pesatnya industri kreatif memunculkan pertanyaan mengenai batas antara merawat kebudayaan dan menjadikannya sebagai komoditas.
Persoalan tersebut dibahas dalam Diskusi Pojok Bulaksumur bertajuk “Nyawa yang Dijual? Seni, Kuasa, dan Wajah Baru Kebudayaan Jogja” di selasar Gelanggang Inovasi Kreativitas (GIK) UGM, Sabtu (29/8/2026).
Diskusi menghadirkan seniman Anang Saptoto, anggota Dewan Kebudayaan Yogyakarta Ishari Sahida atau Ari Wulu, Dosen Antropologi FIB UGM Dr Muhammad Zamzam Fauzanafi dan sastrawan UGM Prof Faruk.
Keserakahan Menjadi Monopoli
Faruk mengatakan persoalan komodifikasi kebudayaan tidak cukup dilihat dari apakah sesuatu diperjualbelikan atau tidak. Menurutnya, pertukaran merupakan bagian dari kehidupan manusia dan menjadi persoalan ketika berkembang menjadi praktik yang serakah atau ”gragas”.
”Bukan dijual atau tidak dijual, tapi serakah atau tidak,” tegas Faruk.
Menurut dia, keserakahan dapat berkembang menjadi monopoli, penguasaan akses, hingga penguasaan ruang ekonomi dan politik. Karena itu, slogan “Jogja Ora Didol” tidak harus dimaknai sebagai penolakan terhadap seluruh bentuk transaksi ekonomi, melainkan sebagai upaya mencegah keserakahan dan monopoli.
Produk Kreatif Dapat Diperjualbelikan
Sementara itu, Anang Saptoto menilai kehadiran praktik kebudayaan di ruang publik tidak otomatis berarti menjual kebudayaan.
Menurutnya, karya seni dapat hadir di tingkat kampung, kota, nasional hingga internasional dengan berbagai tujuan, termasuk mengangkat isu yang selama ini kurang mendapat perhatian.
”Jangan-jangan praktik-praktik kebudayaan itu memang dilakukan untuk mengamplifikasi sesuatu yang biasanya enggak didengar,” ujarnya.
Anang mengakui karya seni dan produk kreatif memang dapat diperjualbelikan. Namun, transaksi tersebut tidak otomatis berarti komersialisasi kebudayaan karena konteks dan tujuan setiap praktik berbeda.
Dari perspektif industri kreatif, Ari Wulu menyoroti dilema seniman antara ekspresi seni dan kebutuhan ekonomi. Menurutnya, perlu dibedakan antara berkarya sebagai ekspresi dengan menjadikan seni sebagai pekerjaan atau memenuhi pesanan klien.
”Kamu memang sedang mencari uang, kemudian membuat sesuatu yang kamu tahu metodenya, produk ini menjadi laku. Nah, itu hal-hal yang berbeda,” jelasnya.
Menurut Ari, batas antara seni sebagai ekspresi dan pekerjaan masih belum dipahami secara tegas. Kondisi tersebut membuat seniman terkadang harus berkompromi antara kebutuhan ekonomi, identitas, dan idealisme berkarya.
Kebudayaan Dipahami sebagai Benda
Sementara itu, Dr Muhammad Zamzam Fauzanafi menyoroti cara masyarakat memahami kebudayaan. Menurutnya, kebudayaan kerap dipandang sebagai benda atau produk sehingga mudah ditempatkan sebagai komoditas.
Dia menawarkan perspektif bahwa kebudayaan seharusnya dipahami sebagai “kata kerja” atau laku manusia.
”Harusnya kebudayaan itu dilihat sebagai kata kerja. Tadi ini disebutnya laku. Jadi kebudayaan itu bukan bendanya, tapi kerjanya,” tuturnya.
Zamzam menilai pengembangan kebudayaan seharusnya dilakukan secara horizontal dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama.
Diskusi tersebut menegaskan bahwa persoalan komodifikasi kebudayaan tidak sebatas apakah kebudayaan diperjualbelikan. Hal yang lebih penting adalah memastikan perkembangan industri kreatif tidak menghilangkan ruang hidup masyarakat, membatasi ruang berkarya seniman, atau membuat kebudayaan dikuasai segelintir pihak.
