catrawarta.com - Indonesia sebagai anggota Komite Antarpemerintah untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda UNESCO (Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage/ICH UNESCO) periode 2026–2030 berkomitmen mendorong delapan agenda prioritas guna memperkuat pelestarian warisan budaya takbenda di tingkat global.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengatakan agenda tersebut menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam mengembangkan kebijakan dan praktik pelindungan warisan budaya dunia yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.
Agenda pertama adalah pembentukan Center of Excellence UNESCO di kawasan Asia-Pasifik berupa Mega-Laboratory on Cultures, Early Human History, and Civilization. Pusat unggulan ini diharapkan menjadi wadah pengembangan metodologi pelindungan warisan budaya takbenda, preservasi digital, riset, inovasi kebijakan, serta penguatan kapasitas negara-negara di kawasan.
Kedua, Indonesia mendorong integrasi platform kolaboratif yang mempertemukan akademisi, komunitas lokal, praktisi budaya, dan pembuat kebijakan dalam model pelindungan yang inklusif dan partisipatif.
Ketiga, penguatan inovasi digital melalui pengembangan inventaris budaya berbasis digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) untuk dokumentasi, serta penerapan tata kelola data yang etis dan bertanggung jawab.
Keempat, memperkuat kerja sama global melalui pelatihan, program fellowship, misi bersama, dan pertukaran pengetahuan antarnegara maupun antarkawasan.
Kelima, meningkatkan perlindungan terhadap warisan budaya yang terancam punah, termasuk memperkuat mekanisme Urgent Safeguarding List bagi tradisi yang menghadapi risiko kehilangan atau kepunahan.
Keenam, memperluas akses terhadap bantuan internasional yang lebih efektif, responsif, dan mudah dijangkau oleh negara-negara pihak Konvensi UNESCO.
Ketujuh, mendorong pemberdayaan masyarakat sipil dan komunitas budaya melalui peningkatan partisipasi organisasi non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan terkait pelindungan warisan budaya.
Sementara agenda kedelapan adalah mempersiapkan warisan budaya menghadapi tantangan masa depan melalui kebijakan yang berkaitan dengan etika digital, kecerdasan artifisial, serta penguatan ketahanan budaya terhadap dampak perubahan iklim.
“Indonesia percaya bahwa warisan budaya dapat menjadi jembatan dialog, perdamaian, dan ketahanan masyarakat di tengah berbagai tantangan global saat ini,” ujar Fadli Zon.
Indonesia memasuki keanggotaan Komite ICH UNESCO dengan modal sebagai salah satu negara mega-diversitas budaya terbesar di dunia. Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 1.340 kelompok etnis, 718 bahasa daerah, dan 2.727 Warisan Budaya Takbenda yang telah ditetapkan secara nasional.
Selain itu, Indonesia telah memiliki 16 elemen Warisan Budaya Takbenda yang telah diinskripsi UNESCO, antara lain Wayang, Keris, Batik, Angklung, Noken, Tari Saman, Pencak Silat, Pantun, Gamelan, Jamu, Reog Ponorogo, Kebaya, dan Kolintang.
Menurut Fadli Zon, pengalaman tersebut menempatkan Indonesia pada posisi strategis untuk berkontribusi dalam pengembangan kebijakan serta praktik pelindungan warisan budaya takbenda di tingkat dunia.
“Pengalaman ini menjadikan Indonesia memiliki posisi penting untuk berkontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik pelindungan warisan budaya dunia,” katanya.
