catrawarta.com - Nama Bugis identik dengan suku yang berasal dari Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai bangsa pelaut. Tradisi maritim, perdagangan, dan budaya merantau telah melekat kuat dalam kehidupan masyarakat Bugis selama berabad-abad.
Jejak diaspora Bugis pun tersebar di berbagai penjuru dunia. Selain menetap di berbagai wilayah Nusantara, masyarakat Bugis juga bermukim di Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Madagaskar, Afrika Selatan, hingga sejumlah negara lainnya.
Ketua Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Dr. Muhlis Hadrawi, mengatakan tradisi maritim masyarakat Bugis bukan sekadar cerita turun-temurun, melainkan fakta sejarah yang dapat ditelusuri melalui berbagai peninggalan budaya.
“Buktinya orang Bugis ada di mana-mana karena tradisi maritim memang sangat kuat. Warisan suku Bugis kuno adalah undang-undang kemaritiman yang mereka susun untuk mengatur aktivitas pelayaran, perdagangan, dan perantauan sejak abad ke-14,” kata Muhlis kepada Catrawarta.com, Senin (27/7/2026).
Pencipta Salah Satu Hukum Maritim Tertua di Asia Tenggara
Menurut Muhlis, pada masa lalu hanya ada dua wilayah di Asia Tenggara yang memiliki kodifikasi hukum maritim, yakni Kesultanan Malaka dan masyarakat Bugis.
Ketika Kesultanan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511, pengaruh hukum maritim Bugis dan Makassar tetap berkembang melalui aktivitas perdagangan di kawasan tersebut.
Muhlis menjelaskan, pada abad ke-17, ketika VOC mulai memonopoli perdagangan di Nusantara, muncul tokoh Bugis bernama Amanna Gappa, Matoa Wajo ketiga, yang menggagas aturan pelayaran yang lebih adil.
Amanna Gappa mengundang para saudagar, pelaut, dan pemimpin dari Wajo, Bone, Makassar, serta berbagai wilayah pesisir timur Nusantara untuk bermusyawarah menyusun aturan bersama.
Pertemuan tersebut melahirkan Ade’ Alloping-loping Ribicaranna Pabbalu’e, yang lebih dikenal sebagai Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa.
Karya hukum itu terdiri atas 21 pasal yang mengatur hampir seluruh aspek perdagangan laut, mulai dari sewa kapal, syarat menjadi nakhoda, pembagian keuntungan, hingga penyelesaian sengketa apabila seorang pedagang meninggal dalam pelayaran.
Bahkan terdapat aturan mengenai cara memperlakukan orang yang ditemukan terapung di laut.
“Ini bukan hanya hukum ekonomi, tetapi juga hukum kemanusiaan. Sebuah karya jenius asli Nusantara yang menjadi pegangan masyarakat Bugis di mana pun mereka berada,” ujar Muhlis.
Dan selama merantau, berlayar, suku Bugis dan Makassar membuat kapal pinisi. Sebuah kapal layar tradisional khas Bugis dan Makassar, yang terkenal dengan dua tiang utama dan 17 helai layar. Kapal Pinisi diakui oleh Unesco sebagai warisan budaya takbenda pada 2017.
La Galigo, Mahakarya Sastra Terpanjang di Dunia
Selain mewariskan hukum maritim, masyarakat Bugis juga memiliki peninggalan sastra monumental, yakni La Galigo atau Sureq Galigo.
La Galigo merupakan epos yang menceritakan mitos penciptaan peradaban Bugis di Sulawesi Selatan dan diakui sebagai salah satu karya sastra terpanjang di dunia, bahkan lebih panjang dibandingkan Mahabharata.
Naskah tersebut ditulis dalam bentuk puisi menggunakan bahasa Bugis kuno dengan aksara Lontara.
Menurut Muhlis, La Galigo tidak hanya berisi kisah-kisah heroik, tetapi juga menggambarkan pandangan masyarakat Bugis mengenai kehidupan sosial, politik, dan tata dunia.
“Di dalam La Galigo sebenarnya sudah muncul konsep yang kini dikenal sebagai Wawasan Nusantara. Karya ini menjadi salah satu titik awal peradaban di Sulawesi Selatan,” katanya.
Muhlis menilai keberadaan karya sastra besar menjadi penanda tingginya peradaban suatu bangsa.
“Bangsa Indonesia berasal dari suku-suku besar di Nusantara. Bugis memiliki La Galigo, sementara di Jawa dan Bali juga terdapat berbagai kitab kuno yang menunjukkan tingginya peradaban para leluhur,” ujarnya.
Warisan Bahasa dan Busana Tradisional
Warisan budaya Bugis juga tercermin melalui bahasa, pakaian adat, serta tradisi yang masih lestari hingga kini.
Bahasa Bugis masih digunakan secara luas di Sulawesi Selatan dan pulau-pulau sekitarnya, meskipun masyarakat Bugis telah menyebar ke berbagai negara.
Sementara itu, busana tradisional perempuan Bugis dikenal sebagai Baju Bodo, yang berarti “pendek” dalam bahasa Bugis dan Makassar. Pakaian ini diperkirakan telah digunakan sejak abad ke-9, jauh sebelum masuknya Islam, dengan ciri khas kain tipis dan aturan warna yang mencerminkan status sosial pemakainya.
Untuk laki-laki, pakaian adat Bugis berupa Jas Tutu’ atau Jas Tutup, dipadukan dengan sarung tenun (lipa sabbe) dan penutup kepala (songkok recca).
Muhlis menjelaskan bentuk Jas Tutu’ berkembang melalui interaksi budaya dengan masyarakat Melayu, Arab, dan India seiring berkembangnya perdagangan maritim dan penyebaran Islam pada abad ke-17.
Siri’ na Pacce, Falsafah Menjaga Harga Diri
Dalam kehidupan sosial, masyarakat Bugis dan Makassar menjunjung tinggi falsafah siri’ na pacce, yang menempatkan harga diri sebagai nilai utama.
“Falsafah ini menekankan pentingnya menjaga martabat. Manusia harus memiliki harga diri,” kata Muhlis.
Menurutnya, seseorang yang kehilangan harga diri dianggap telah kehilangan kemanusiaannya.
Karena itu, pelanggaran terhadap nilai siri’ na pacce tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum, tetapi juga dikenai sanksi sosial dari masyarakat.
Muhlis mencontohkan tindakan yang merendahkan martabat orang lain, sengketa yang mencederai kehormatan, maupun tindak kekerasan sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai tersebut.
“Bagaimanapun modernnya kehidupan sekarang, kita tetap harus berpegang pada adat istiadat dan nilai-nilai yang diwariskan para leluhur,” ujarnya.
Pesan untuk Generasi Muda
Di akhir perbincangan, Muhlis mengajak Generasi Z dan Generasi Alpha untuk tidak melupakan warisan budaya Nusantara.
Menurutnya, pencapaian para leluhur, mulai dari lahirnya hukum maritim hingga karya sastra besar seperti La Galigo, menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia telah membangun peradaban yang maju jauh sebelum hadirnya sistem pendidikan modern.
“Pencapaian kebudayaan para leluhur menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa besar. Lahirnya undang-undang maritim sebelum adanya sekolah modern adalah salah satu buktinya. Jangan sampai generasi sekarang justru semakin mundur,” pesannya.
