catrawarta.com - Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep menyatakan kesiapan “memeras seluruh darahnya” demi kemenangan partai. Begitu pun Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan bekerja secara maksimal untuk PSI. Hal ini disampaikan saat Rapat Kerja Nasional Partai Solidaritas Indonesia (PSI), 28 Januari–1 Februari 2026 di Makassar. Statement Kaesang itu langsung mendapat tanggapan dari publik. Publik mempertanyakan, apakah PSI yang mengklaim diri “super terbuka” benar-benar menawarkan pembaruan politik atau hanya mereproduksi pola lama dengan kemasan baru.
Sejak awal berdiri PSI memosisikan diri sebagai partai progresif yang mengusung keterbukaan, meritokrasi, dan demokrasi modern. Platform politiknya jelas. Pemberantasan korupsi, penolakan terhadap intoleransi, perlindungan hak asasi manusia, modernisasi pelayanan publik berbasis teknologi, serta reformasi birokrasi yang bersih dan efisien. Segmentasi pemilih diarahkan pada kelompok muda, perempuan, dan masyarakat urban dengan mekanisme rekrutmen terbuka dan klaim kepemilikan kolektif bahwa partai tidak dikuasai oleh segelintir elite.
Demokrasi Beretika Tanpa Politik Uang
Secara konseptual platform tersebut relevan dengan kebutuhan demokrasi Indonesia yang mengalami kelelahan struktural akibat dominasi oligarki dan praktik politik transaksional. Namun demokrasi tidak diukur dari dokumen ideologis melainkan dari konsistensi praktik. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah PSI mampu meraih dukungan elektoral melalui mekanisme yang sepenuhnya demokratis—tanpa politik uang, tanpa manipulasi kekuasaan, menjunjung etika politik dan tanpa eksploitasi wilayah abu-abu etik.
Di titik inilah integritas PSI diuji. Kemenangan yang dicapai melalui cara-cara problematik hanya akan menjadikan PSI sebagai reinkarnasi partai lama. Modern secara retorika, tetapi konvensional dalam praktik.
Pemilu 2024 menyisakan pertanyaan serius terkait PSI. Secara visual, atribut partai—bendera, baliho, dan spanduk—terdistribusi luas dari desa hingga kota. Namun secara sosiologis, kehadiran kader dan basis massa relatif tidak tampak. Kampanye terbuka terbatas, konsolidasi akar rumput minim, tetapi perolehan suara menunjukkan capaian yang tidak kecil. Fenomena “menang tanpa proses yang terlihat” ini merupakan anomali politik yang sah untuk dikritisi secara terbuka.
Apabila PSI sungguh-sungguh ingin tampil sebagai pelopor partai demokratis dan bersih, maka ukuran keberhasilannya tidak boleh direduksi pada hasil elektoral semata. Indikator yang lebih substansial terletak pada kapasitas organisasi dan fungsi edukatif partai. Kemenangan politik bermartabat harus bertumpu pada berfungsinya infrastruktur partai. Ranting aktif di tingkat kelurahan, kecamatan hidup dengan diskursus publik, serta kepengurusan kabupaten dan provinsi menjalankan pendidikan politik secara berkelanjutan. Partai politik kuat adalah partai dengan kader yang hadir dan bekerja di tengah masyarakat. Bukan sekadar partai yang mendominasi ruang visual publik.
Klaim Partai Super Terbuka Bisa Runtuh
Pemilu 2029, peluang elektoral PSI memang terbuka. Namun peluang tersebut hanya memiliki legitimasi jika ditempuh melalui prosedur yang transparan dan etis. PSI perlu membuktikan bahwa pendidikan politik lebih bernilai daripada politik uang, kerja kader lebih menentukan daripada efek figur, dan integritas lebih utama daripada kemenangan pragmatis.
Ketika PSI tergoda mengulang pola lama seperti memanfaatkan kekuasaan, menggantungkan diri pada figur dominan, atau menormalisasi praktik abu-abu, maka klaim sebagai partai super terbuka akan runtuh oleh kontradiksi internalnya sendiri.
Rakernas bukan sekedar forum konsolidasi internal, tetapi sekaligus momentum evaluasi publik terhadap konsistensi politik. Pengujian sejauh mana prinsip keterbukaan, etika politik, dan kerja organisasi benar-benar diwujudkan dalam praktik, bukan sekadar dikampanyekan sebagai slogan.
Rakernas Makassar seharusnya menjadi titik transisi strategis, dari partai yang berfokus pada konstruksi citra menuju partai yang secara serius membangun kesadaran kewargaan. Bertolak dari inilah arah masa depan PSI dipertaruhkan. Demokrasi Indonesia tidak sekadar membutuhkan partai yang mampu menang dalam pemilu, melainkan partai yang jujur dalam proses dan bermartabat dalam tujuan.
Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep menyatakan kesiapan “memeras seluruh darahnya” demi kemenangan partai. Begitu pun Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan bekerja secara maksimal untuk PSI. Hal ini disampaikan saat Rapat Kerja Nasional Partai Solidaritas Indonesia (PSI), 28 Januari–1 Februari 2026 di Makassar. Statement Kaesang itu langsung mendapat tanggapan dari publik. Publik mempertanyakan, apakah PSI yang mengklaim diri “super terbuka” benar-benar menawarkan pembaruan politik atau hanya mereproduksi pola lama dengan kemasan baru.
Sejak awal berdiri PSI memosisikan diri sebagai partai progresif yang mengusung keterbukaan, meritokrasi, dan demokrasi modern. Platform politiknya jelas. Pemberantasan korupsi, penolakan terhadap intoleransi, perlindungan hak asasi manusia, modernisasi pelayanan publik berbasis teknologi, serta reformasi birokrasi yang bersih dan efisien. Segmentasi pemilih diarahkan pada kelompok muda, perempuan, dan masyarakat urban dengan mekanisme rekrutmen terbuka dan klaim kepemilikan kolektif bahwa partai tidak dikuasai oleh segelintir elite.
Demokrasi Beretika Tanpa Politik Uang
Secara konseptual platform tersebut relevan dengan kebutuhan demokrasi Indonesia yang mengalami kelelahan struktural akibat dominasi oligarki dan praktik politik transaksional. Namun demokrasi tidak diukur dari dokumen ideologis melainkan dari konsistensi praktik. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah PSI mampu meraih dukungan elektoral melalui mekanisme yang sepenuhnya demokratis—tanpa politik uang, tanpa manipulasi kekuasaan, menjunjung etika politik dan tanpa eksploitasi wilayah abu-abu etik.
Di titik inilah integritas PSI diuji. Kemenangan yang dicapai melalui cara-cara problematik hanya akan menjadikan PSI sebagai reinkarnasi partai lama. Modern secara retorika, tetapi konvensional dalam praktik.
Pemilu 2024 menyisakan pertanyaan serius terkait PSI. Secara visual, atribut partai—bendera, baliho, dan spanduk—terdistribusi luas dari desa hingga kota. Namun secara sosiologis, kehadiran kader dan basis massa relatif tidak tampak. Kampanye terbuka terbatas, konsolidasi akar rumput minim, tetapi perolehan suara menunjukkan capaian yang tidak kecil. Fenomena “menang tanpa proses yang terlihat” ini merupakan anomali politik yang sah untuk dikritisi secara terbuka.
Apabila PSI sungguh-sungguh ingin tampil sebagai pelopor partai demokratis dan bersih, maka ukuran keberhasilannya tidak boleh direduksi pada hasil elektoral semata. Indikator yang lebih substansial terletak pada kapasitas organisasi dan fungsi edukatif partai. Kemenangan politik bermartabat harus bertumpu pada berfungsinya infrastruktur partai. Ranting aktif di tingkat kelurahan, kecamatan hidup dengan diskursus publik, serta kepengurusan kabupaten dan provinsi menjalankan pendidikan politik secara berkelanjutan. Partai politik kuat adalah partai dengan kader yang hadir dan bekerja di tengah masyarakat. Bukan sekadar partai yang mendominasi ruang visual publik.
Klaim Partai Super Terbuka Bisa Runtuh
Pemilu 2029, peluang elektoral PSI memang terbuka. Namun peluang tersebut hanya memiliki legitimasi jika ditempuh melalui prosedur yang transparan dan etis. PSI perlu membuktikan bahwa pendidikan politik lebih bernilai daripada politik uang, kerja kader lebih menentukan daripada efek figur, dan integritas lebih utama daripada kemenangan pragmatis.
Ketika PSI tergoda mengulang pola lama seperti memanfaatkan kekuasaan, menggantungkan diri pada figur dominan, atau menormalisasi praktik abu-abu, maka klaim sebagai partai super terbuka akan runtuh oleh kontradiksi internalnya sendiri.
Rakernas bukan sekedar forum konsolidasi internal, tetapi sekaligus momentum evaluasi publik terhadap konsistensi politik. Pengujian sejauh mana prinsip keterbukaan, etika politik, dan kerja organisasi benar-benar diwujudkan dalam praktik, bukan sekadar dikampanyekan sebagai slogan.
Rakernas Makassar seharusnya menjadi titik transisi strategis, dari partai yang berfokus pada konstruksi citra menuju partai yang secara serius membangun kesadaran kewargaan. Bertolak dari inilah arah masa depan PSI dipertaruhkan. Demokrasi Indonesia tidak sekadar membutuhkan partai yang mampu menang dalam pemilu, melainkan partai yang jujur dalam proses dan bermartabat dalam tujuan.
