catrawarta.com - Mahasiswa akhirnya bersuara lagi. Kalimat keras yang menyasar langsung pusat kekuasaan disampaikan Tiyo Ardianto, Ketua BEM UGM. Ia menyebut langsung pembuat kebijakan bodoh yang terjadi. Gaya bicaranya mengingatkan kita pada kalimat ikonik Soekarno, “Ini dadaku, mana dadamu!” Tantangan moral bagi siapa pun yang memilih diam saat nurani seharusnya bersuara.
Pernyataan Tiyo yang viral, “Presiden bodoh” bukan sekadar makian. Ia adalah kritik keras atas cara berpikir kekuasaan, yang menurutnya menutup diri dari pembelajaran, lalu menormalisasi kebijakan yang keliru. Catatan ini tidak menghakimi pribadi siapa pun tapi kepedulian terhadap nalar kebijakan, dampaknya bagi publik, serta keberanian untuk mengoreksi ketika negara melenceng dari tujuan kesejahteraan.
Ketika Tiyo menyebut anggaran ratusan triliun sebagai “maling berkedok gizi”, ia sedang mengajak publik memeriksa data, menimbang prioritas, dan menuntut akuntabilitas. Apakah belanja publik benar-benar menjawab masalah gizi struktural—akses pangan, kualitas layanan kesehatan, dan kemiskinan—atau justru terjebak pada proyek simbolik? Verifikasi meliputi angka, mekanisme, dan hasil menjadi penting dan harus terbuka. Kritik menjadi sahih ketika bertumpu pada data, bukan asumsi.
Lebih jauh, Tiyo menyatakan mengalami teror dan ancaman setelah menyoroti tragedi anak di NTT. Catrawarta mencatatnya sebagai pengakuan yang perlu diverifikasi dan ditindaklanjuti secara hukum, bukan diglorifikasi atau dipelintir. Negara yang sehat melindungi kebebasan berekspresi warganya, terutama mahasiswa, tanpa mengendurkan prinsip kehati-hatian pada informasi.
Mengapa suara seperti ini terasa langka? Sejak Reformasi 1998, energi gerakan mahasiswa yang dulu mampu mengoreksi rezim Soeharto perlahan meredup. Ironisnya, pada era pemerintahan sipil—termasuk masa Joko Widodo—ruang kritik kampus justru senyap. Keberanian dan tradisi intelektual bisa kalah oleh pragmatisme, ketakutan, atau kelelahan moral.
Mahasiswa bukan oposisi permanen, keberaniannya berbasis nalar dan akal sehat. Kritik yang edukatif adalah kritik yang mengajak publik berpikir, bukan membelah. Ia memprovokasi—dalam arti terbaik—untuk membaca anggaran, menelaah kebijakan, dan menagih janji.
Penting untuk belajar dari Tiyo dengan melakukan verifikasi sebelum bersuara, jujur pada data, berani pada risiko, dan santun pada publik. Kampus di seluruh Indonesia perlu menyalakan kembali diskursus—bukan dengan caci maki, melainkan dengan argumen yang menembus tembok kekuasaan.
Jika mahasiswa kembali mengambil peran sebagai kader intelektual—kritis, cerdas, bermartabat, dan pemberani—demokrasi kita memperoleh oksigen. Dan ketika oksigen itu mengalir, kekuasaan akan kembali lurus pada mandatnya yakni melayani rakyat. Ini dada kami. Mana dada Anda?
