catrawarta.com - Setiap peringatan Hari Buruh atau May Day, masyarakat hampir selalu disuguhi narasi lama – “pertarungan antara buruh melawan majikan.” Seolah dunia kerja hanya berisi dua kutub yang saling berhadapan—yang satu menindas, yang lain tertindas. Padahal realitas ekonomi modern jauh lebih kompleks daripada sekadar konflik kelas hitam-putih.
Sudah waktunya negara, dunia usaha, dan masyarakat membangun narasi baru tentang hubungan kerja bahwa pekerja bukan sekadar “buruh”, melainkan mitra produksi dan rekan pembangunan perusahaan.
Istilah “buruh” sendiri dalam banyak konteks sosial sering terlanjur membawa konotasi subordinatif. Buruh menggambarkan hubungan atas-bawah. Relasi kuasa yang timpang, bahkan kadang identik dengan eksploitasi. Sementara dunia kerja hari ini membutuhkan paradigma kemitraan, bukan permusuhan.
Perusahaan tidak akan berjalan tanpa pekerja. Mesin produksi tidak bergerak sendiri. Target bisnis tidak tercapai tanpa tenaga, pikiran, kreativitas, loyalitas, dan disiplin para pekerja. Mereka adalah denyut utama kehidupan perusahaan. Di sisi lain, perusahaan juga tidak mungkin hidup tanpa modal, manajemen, inovasi, jaringan pasar, dan keberanian mengambil risiko dari para pemilik usaha. Begitu pula jajaran manajerial memiliki fungsi penting dalam mengorganisir sistem kerja agar seluruh elemen bergerak efektif.
Artinya, semua komponen saling membutuhkan. Pekerja membutuhkan perusahaan untuk penghidupan. Perusahaan membutuhkan pekerja untuk produksi. Manajemen membutuhkan keduanya agar organisasi tetap berjalan. Tidak ada yang lebih tinggi secara kemanusiaan. Yang berbeda hanyalah fungsi dan tanggung jawab.
Berangkat dari itu, hubungan kerja ideal seharusnya dibangun di atas prinsip kesetaraan martabat, bukan dominasi kekuasaan. Masalah terbesar dunia kerja di Indonesia selama ini bukan semata soal upah, tetapi juga soal cara pandang. Ketika pekerja hanya diposisikan sebagai alat produksi, maka eksploitasi mudah terjadi. Sebaliknya, ketika pengusaha rakyat, maka kebencian sosial juga terus dipelihara.
Narasi konflik tanpa henti justru melahirkan ketidakpercayaan. Akibatnya, hubungan industrial berubah menjadi arena curiga-mencurigai. Buruh mencurigai perusahaan. Perusahaan takut kepada pekerja. Disinilah harusnya negara hadir hanya sebagai pemadam konflik. Negara bukan pembangun peradaban kerja. Ingatlah, bangsa maju dibangun bukan dengan kebencian kelas, tetapi dengan sinergi sosial.
May Day seharusnya tidak berhenti menjadi panggung demonstrasi tahunan. Hari Buruh harus menjadi momentum refleksi nasional untuk membangun ekosistem kerja yang lebih manusiawi, transparan dan berkeadilan.
Perusahaan perlu membuka ruang transparansi manajerial agar pekerja merasa dihargai sebagai bagian dari keluarga besar perusahaan, bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Di sisi lain, pekerja juga perlu membangun budaya profesionalisme, integritas, dan rasa memiliki terhadap tempat mereka bekerja.
Negara pun harus hadir bukan hanya mengatur soal upah minimum, tetapi juga membangun pendidikan hubungan industrial yang sehat. Kurikulum ketenagakerjaan harus mulai mengajarkan kemitraan ekonomi, etika produksi, keadilan sosial, dan nilai kemanusiaan dalam dunia kerja.
Sudah waktunya Indonesia meninggalkan pola pikir feodal-industrial yang menempatkan pekerja sekadar objek ekonomi. Mungkin sudah saatnya pula istilah “buruh” mulai ditinjau ulang. Bukan untuk menghapus sejarah perjuangan pekerja, tetapi untuk membangun kesadaran baru bahwa mereka adalah rekan kerja, mitra produksi, dan bagian penting dari peradaban ekonomi bangsa.
Karena pada akhirnya, perusahaan bukan hanya tempat mencari keuntungan. Perusahaan adalah ruang bersama tempat manusia bekerja, tumbuh, dan menjaga martabat kehidupan.
Dan perusahaan yang sehat bukan perusahaan yang menang di atas penderitaan pekerja, melainkan perusahaan yang mampu membangun kesejahteraan bersama secara adil dan bermartabat.
