catrawarta.com - Ritual politik “reshuffle” kabinet kembali hadir. Resuffle politik yang seolah menjanjikan pembaruan. Namun sejatinya rakyat semakin paham. Pergantian orang tidak selalu berarti perubahan arah. Dalam banyak kasus, reshuffle justru menjadi mekanisme penyesuaian kepentingan—bukan koreksi atas kegagalan tata kelola. Resuffle lebih menyerupai “reposisi kursi” ketimbang reformasi kebijakan.
Problem mendasarnya sederhana tetapi krusial: untuk apa reshuffle dilakukan? Jika tujuannya sekadar menjaga keseimbangan koalisi, meredam tekanan partai pendukung, atau mengakomodasi kelompok politik tertentu agar tidak mengganggu stabilitas, maka sejak awal reshuffle kehilangan legitimasi etiknya. Negara diperlakukan sebagai arena kompromi elite, bukan sebagai tempat pengabdian masyarakat.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern, reshuffle seharusnya berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja. Pergantian kabinet mestinya berbasis pada ukuran para meter capaian program, integritas pejabat, serta kapasitas teknokratis. Namun yang terjadi justru sebaliknya—indikator profesionalisme sering kali kalah oleh kalkulasi politik jangka pendek. Akibatnya, rakyat menyaksikan pola berulang. Figur lama berputar di lingkar kekuasaan, berpindah posisi tanpa pernah benar-benar diuji secara substantif.
Masalah ini menjadi semakin serius ketika dikaitkan dengan krisis integritas yang bersifat sistemik. Korupsi di Indonesia bukan lagi sekadar penyimpangan individual. Korupsi telah menjelma menjadi kultur birokrasi. Data penegakan hukum selama dua dekade terakhir menunjukkan betapa luasnya spektrum korupsi dari kepala daerah, anggota legislatif, hingga pejabat kementerian. Dalam konteks ini, reshuffle yang tidak menyentuh akar persoalan hanya akan memperpanjang siklus kerusakan.
Gagasan menghadirkan kabinet profesional sebenarnya bukan hal baru. Namun implementasinya kerap berhenti pada jargon. Profesionalisme menuntut lebih dari sekadar latar belakang pendidikan atau pengalaman jabatan. Profesionalisme mensyaratkan rekam jejak bersih, keberanian moral, serta independensi dari kepentingan sempit. Tanpa itu, “profesional” hanya menjadi label kosmetik yang mudah luntur ketika berhadapan dengan tekanan kekuasaan.
Harusnya negara membuka proses seleksi pejabat kepada publik—melalui keterlibatan media massa dan perguruan tinggi. Ini sebagai langkah menuju transparansi. Mekanisme ini dapat berfungsi sebagai “uji publik” terhadap calon pejabat, sekaligus membangun akuntabilitas sejak awal. Di banyak negara demokrasi, proses konfirmasi publik menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas pejabat tinggi negara. Indonesia, dengan tradisi akademik dan kebebasan pers yang relatif berkembang, memiliki prasyarat untuk mengarah ke sana.
Namun demikian, kita juga tidak boleh terjebak pada optimisme naif. Bahkan kabinet yang diisi oleh individu-individu profesional pun tidak menjamin keberhasilan pemerintahan jika sistemnya tetap koruptif. Struktur kelembagaan yang lemah, penegakan hukum yang tidak konsisten, serta budaya patronase yang mengakar akan dengan mudah “menjinakkan” idealisme individu. Dalam situasi seperti ini, perubahan personal tanpa reformasi sistem hanya akan menghasilkan stagnasi.
Di titik inilah pesimisme publik menemukan pembenarannya. Ketika figur-figur yang pernah bermasalah tetap beredar dalam lingkar kekuasaan, kepercayaan masyarakat terkikis. Lebih ironis lagi, krisis integritas tidak hanya melanda ranah politik, tetapi juga merembes ke institusi-institusi moral dan intelektual—dari tokoh agama hingga akademisi. Jika penjaga nilai pun terseret dalam pusaran problem yang sama, maka harapan akan koreksi dari dalam menjadi semakin tipis.
Meski demikian, menyimpulkan bahwa perbaikan negara adalah sesuatu yang mustahil juga bukan jalan keluar. Sejarah menunjukkan bahwa reformasi sering kali lahir dari tekanan rakyat yang konsisten dan kesadaran kolektif yang tumbuh perlahan. Dalam konteks ini, reshuffle kabinet seharusnya menjadi pintu masuk—bukan tujuan akhir—dari agenda reformasi yang lebih luas.
Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang diganti, melainkan bagaimana sistem dibenahi. Tanpa perubahan mendasar pada cara kekuasaan dijalankan—mulai dari rekrutmen politik, transparansi kebijakan, hingga penegakan hukum—reshuffle hanya akan menjadi siklus tanpa makna. Negara tidak membutuhkan sekadar wajah baru, tetapi cara baru dalam mengelola kekuasaan.
Jika tidak, kekhawatiran bahwa negara akan terus tergerus dari dalam bukanlah alarm kosong. Ia adalah konsekuensi logis dari kekuasaan yang gagal melakukan koreksi diri. Dan ketika itu terjadi, reshuffle—seberapa sering pun dilakukan—tidak akan pernah cukup.
