catrawarta.com - Sekolah Rakyat merupakan gagasan luar biasa negara yang patut mendapatkan apresiasi. Ini merupakan implementasi pelaksanaan UUD Pasal 31 ayat 3.
Program Sekolah Rakyat merupakan wujud keberpihakan negara terhadap wong cilik. Negara memberi akses pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak dari keluarga miskin. Pada konteks tersebut, keinginan memberikan fasilitas penunjang yang memadai, seperti sepatu bisa dipahami sebagai bagian dari upaya melaksanakan pendidikan yang memanusiakan dan kesetaraan.
Terlebih, pengadaan fasilitas sepatu itu memanfaatkan produk lokal, UMKM. Ini implementasi niat baik guna menghubungkan program sosial dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Negara tidak sekedar membantu anak-anak miskin gun mendapatkan kelengkapan sekolah. Negara juga menghidupkan pelaku usaha menengah kecil mikro lokal. Ini langkah tepat. Anggaran negara bisa menggerakkan sektor riil, industri lokal, membuka lapangan pekerjaan serta memperkuat ekosistem UMKM.
Persoalannya, ketika masyarakat (publik) menemukan ketidakwajaran tentang harga. Ada dugaan mark-up harga dalam pengadaan sepatu olahraga. Polemik menjadi ramai ketika anggaran sepatu olahraga dipatok Rp700. 000 per pasang. Padahal produk sepatu serupa di pasaran harga jualnya jauh lebih murah.
Bahkan owner brand sepatu lokal Stradenine mengatakan produknya yang sempat dikaitkan dengan program itu harga jualnya berkisar Rp179. 000. Ia pun menyatakan tidak terlibat dalam proyek pemerintah tersebut.
Berangkat dari inilah persoalan utamanya. Persoalan Sekolah Rakyat bukan pada program. Bukan pula pada support terhadap UMKM. Masalah Sekolah Rakyat ada pada penaikan harga anggaran yang tidak masuk akal. Publik wajar mempertanyakan larinya selisih harga yang tiga kali lipat dari pasaran. Apalagi saat ini negara sedang gencar efisiensi anggaran.
Publik tentu memahami bahwa pengadaan pemerintah memiliki komponen tambahan seperti distribusi, administrasi, hingga standar tertentu. Namun kenaikan harga tetap harus rasional dan transparan. Program Sekolah Rakyat menggunakan uang negara – uang rakyat. Pada kondisi ekonomi berat, masyarakat menjadi sangat sensitif terhadap potensi pemborosan dan permainan anggaran.
Satu hal penting dari persoalan ini adalah, ini program pro-rakyat bisa kehilangan simpati jika tata kelolanya tidak bersih. Ide baik dapat rusak oleh praktik pengadaan yang tidak transparan. Padahal, jika dikelola dengan benar, pengadaan sepatu olahraga untuk Sekolah Rakyat justru bisa menjadi contoh keberhasilan kolaborasi negara dengan UMKM lokal.
Pemerintah perlu segera membuka secara terang mekanisme pengadaan tersebut. Siapa penyedianya, bagaimana spesifikasinya, berapa harga pokok produknya, dan apa dasar penentuan nilainya. Transparansi menjadi penting agar publik tidak terjebak dalam prasangka dan pemerintah pun tidak kehilangan kepercayaan masyarakat.
Pada akhirnya, rakyat mendukung program pendidikan untuk wong cilik. Rakyat juga senang jika UMKM diberdayakan. Tetapi dukungan itu akan berubah menjadi kritik keras ketika anggaran negara terkesan dihamburkan tanpa logika yang sehat. Program kerakyatan harus dijaga agar benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan menjadi ruang permainan segelintir pihak yang menunggangi anggaran atas nama rakyat.
