catrawarta.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan rampung paling lambat akhir tahun ini.
Dia mengatakan Komisi III DPR RI akan mempercepat pembahasan agar RUU tersebut dapat disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Desember 2026.
”Komisi III terus mempercepat pembentukan RUU Perampasan Aset dan dipastikan disahkan paling lambat saat Rapat Paripurna DPR RI bulan Desember 2026,” ujar Habiburokhman, Rabu (26/8/2026).
Politikus Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan, pembahasan RUU Perampasan Aset masih memiliki waktu sekitar delapan minggu masa sidang efektif DPR RI. Perhitungan tersebut dilakukan setelah dikurangi masa reses.
Serap Aspirasi Masyarakat
”Dalam waktu 8 minggu masa sidang tersebut, Komisi III akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna di bulan Desember 2026,” jelasnya.
Habiburokhman menyebut Komisi III DPR RI sejauh ini telah menggelar 35 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), tiga kali kunjungan kerja ke daerah, serta menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat.
Dia mempersilakan masyarakat yang masih ingin menyampaikan pandangan terkait RUU Perampasan Aset untuk menyerahkan konsep atau masukan secara tertulis kepada DPR.
Masyarakat Dukung RUU Perampasan Aset
”Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal, karena peta pendapat masyarakat sudah terfragmentasi,” kata Habiburokhman.
Menurut dia, sebagian besar masyarakat mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset. Namun, masyarakat juga menginginkan agar aturan tersebut disusun secara cermat untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
”Sebagian besar masyarakat juga mendukung agar RUU Perampasan Aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum,” ujarnya.
