catrawarta.com - Botok Pati, ada juga yang menyapanya Mas Botok, nama itu kini populer bukan karena merujuk pada kuliner tradisional khas pesisir Jawa Tengah. Botok justru menjadi simbol perlawanan sipil dari Pati yang gerakannya mendapat perhatian hingga ke pemerintah pusat.
Nama Botok melekat pada Supriyono, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Ia dikenal sebagai koordinator lapangan sekaligus salah satu aktivis vokal dalam berbagai aksi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Bersama Teguh Istiyanto, Supriyono rutin menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai memberatkan masyarakat.
Nama Botok mulai banyak dikenal ketika ia bersama AMPB mengkritik kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta retribusi bagi pedagang kaki lima.
Awal Perlawanan terhadap Bupati Pati
Pada Agustus 2025, Bupati Pati Sudewo menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Pemkab Pati ketika itu beralasan kenaikan tersebut dilakukan karena tarif PBB-P2 belum mengalami kenaikan selama 14 tahun.
Kebijakan tersebut menuai penolakan dari masyarakat. Situasi semakin memanas setelah Sudewo menantang masyarakat mengerahkan massa hingga 50.000 orang untuk berunjuk rasa apabila tidak setuju dengan kenaikan PBB-P2.
Pernyataan tersebut justru memicu gelombang aksi. Warga Pati menggelar demonstrasi secara beruntun yang mencapai puncaknya pada 31 Oktober 2025.
Hak Angket Makzulkan Bupati
Aksi tersebut juga dipicu kegagalan sidang paripurna DPRD Pati dalam menggulirkan hak angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo. Dalam aksi itu, massa AMPB melakukan penutupan Jalan Pantura Pati-Juwana sebagai bentuk protes.
Supriyono alias Botok dan Teguh kemudian ditangkap dengan tuduhan penghasutan dan pemblokiran jalan nasional.
Penangkapan keduanya sempat menuai sorotan. Pendukung mereka menilai proses hukum tersebut sebagai bentuk kriminalisasi karena surat penangkapan disebut telah diterbitkan sebelum aksi berlangsung.
Botok Pernah Mendukung Sudewo
Ironisnya, Supriyono pernah menjadi pendukung Sudewo pada Pilkada 2024. Namun, dukungan tersebut berubah menjadi perlawanan setelah Sudewo menjabat sebagai Bupati Pati. Supriyono menilai sejumlah kebijakan pemerintah daerah tidak berpihak kepada masyarakat.
Pada 5 Maret 2026, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan vonis kepada Supriyono dan Teguh Istiyanto berupa enam bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan.
Keduanya tidak menjalani hukuman di dalam penjara karena putusan tersebut berstatus pidana dengan pengawasan. Supriyono dan Teguh kemudian dibebaskan dari tahanan dan disambut ribuan pendukung. Massa meneriakkan jargon “Pati Ora Sepele”.
Perlawanan Berlanjut setelah Sudewo Terjerat KPK
Pergerakan Supriyono tidak berhenti setelah Sudewo tersandung kasus hukum. Pada Senin, 19 Januari 2026, Sudewo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diduga terlibat perkara dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa serta dugaan penerimaan suap.
Setelah itu, Supriyono bersama AMPB terus menyuarakan tuntutan agar DPR RI mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset. Upaya tersebut kemudian berlanjut dengan aksi pendudukan Gedung DPRD Kabupaten Pati pada 13 Agustus 2026.
Massa AMPB menduduki gedung DPRD untuk mendesak anggota dewan mendukung percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Mereka juga menyuarakan tuntutan pemiskinan terhadap koruptor hingga hukuman mati bagi pelaku korupsi.
Dari 50 anggota DPRD Pati, hanya 15 orang yang disebut hadir ketika massa melakukan aksi. Massa kemudian bertahan di gedung dewan hingga sejumlah anggota DPRD tertahan di ruang paripurna.
Membawa Gerakan ke Jakarta
Supriyono dan Teguh kemudian membawa tuntutan tersebut ke Jakarta. AMPB berencana menggelar aksi di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026.
Rencana aksi tersebut mendapat dukungan dari masyarakat Pati. Sejumlah warga bahkan telah bergerak menuju Jakarta untuk mengikuti aksi.
Namun, perjalanan massa menuju Jakarta tidak sepenuhnya berjalan mulus. Bus-bus yang membawa peserta aksi dari Pati menuju Jakarta dilaporkan mengalami pelemparan batu.
Setibanya di Jakarta, dukungan terhadap massa AMPB terus berdatangan. Warga memberikan makanan dan minuman di sekitar Gedung DPR RI. Sebagian warga bahkan memberikan uang tunai untuk mendukung aksi tersebut.
Rekening Supriyono Jadi Sorotan
Di tengah persiapan aksi, rekening pribadi Supriyono di Bank Mandiri menjadi perhatian publik setelah muncul informasi mengenai penghentian sementara transaksi pada rekening tersebut.
Polisi membenarkan telah mengirim surat kepada Bank Mandiri untuk menunda transaksi rekening yang disebut menampung donasi aksi sekitar Rp 80,9 juta.
Polda Metro Jaya kemudian menjelaskan bahwa tindakan tersebut bukan pemblokiran rekening, melainkan penundaan transaksi berdasarkan permintaan penyidik.
Kasus tersebut memicu reaksi di media sosial. Bank Mandiri menjadi sasaran kritik warganet, termasuk seruan untuk memboikot bank tersebut.
Jalani Pemeriksaan di Polda Metro Jaya
Supriyono juga dijemput polisi dari Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan terkait aliran dana yang masuk ke rekening pribadinya. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada 26 Agustus 2026.
Kini, nama Botok kembali menjadi perhatian. Dari aksi di Pati hingga pergerakan ke Jakarta, Supriyono bersama AMPB membawa isu yang mereka perjuangkan ke panggung nasional.
Rencana aksi 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR RI pun menjadi babak baru perjalanan Botok sebagai salah satu figur yang identik dengan gerakan perlawanan sipil dari Pati.
