catrawarta.com - Isu Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet kembali menguat. Wacana tersebut muncul di tengah hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo mengalami penurunan.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai reshuffle penting dilakukan untuk mengevaluasi kinerja para menteri, terutama mereka yang dinilai tidak maksimal, kerap menimbulkan polemik, hingga terseret persoalan hukum.
Dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2026), Adi mengatakan reshuffle akan menjadi langkah positif jika benar-benar dilakukan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
“Bagus kalau isu betul jadi kenyataan. Karena memang banyak kinerja menteri tak perform, tak jelas kinerjanya apa, termasuk menteri yang blunder, dan ada kegaduhan di ruang publik,” kata Adi.
Menurut dia, setidaknya ada tiga kategori kementerian yang perlu mendapat evaluasi. Pertama, kementerian yang berkaitan langsung dengan persoalan ekonomi karena sektor tersebut menjadi salah satu perhatian utama masyarakat.
Kedua, kementerian yang belakangan memicu kegaduhan internal sehingga berpotensi mengganggu pelayanan publik. Ketiga, kementerian yang terseret isu hukum. Meski belum terbukti bersalah, isu tersebut dinilai tetap dapat memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah.
Adi menilai evaluasi terhadap kinerja menteri semakin mendesak menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya, tingkat kepuasan publik terhadap sosok Presiden Prabowo secara personal sebenarnya masih relatif tinggi.
“Sangat mendesak untuk evaluasi kinerja menteri jelang dua tahun pemerintahan. Sebenarnya, kepuasan publik atas kinerja personal Presiden Prabowo sebenarnya masih tinggi,” ujar Adi.
Ia menambahkan, citra personal Presiden Prabowo yang masih positif dapat ikut terdampak apabila terdapat menteri yang dinilai tidak mampu menunjukkan kinerja optimal.
Karena itu, evaluasi kabinet dinilai penting untuk memastikan seluruh menteri dapat bekerja secara efektif sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
