catrawarta.com - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto terus mengalami penurunan. Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 5-19 Juli 2026, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo tercatat 51,1 persen.
Hasil survei yang dirilis Minggu (26/7/2026) itu menunjukkan, sebanyak 46,9 persen responden menyatakan kurang atau tidak puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.
Angka tersebut menurun cukup signifikan dibandingkan hasil survei SMRC sebelumnya. Pada November 2025, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo masih mencapai 81,2 persen. Angka itu kemudian turun menjadi 66,4 persen pada survei Maret 2026, dan kembali merosot menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.
Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani mengatakan, persepsi publik terhadap kondisi ekonomi nasional menjadi salah satu faktor utama yang mendorong turunnya tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo.
“Persepsi publik mengenai ekonomi nasional yang memburuk merupakan faktor utama di balik penurunan kepuasan terhadap kinerjanya,” ungkap Deni.
Dalam survei tersebut, hanya 15,7 persen responden yang menilai kondisi perekonomian nasional membaik. Sebaliknya, 49,4 persen menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk, sedangkan 33,9 persen lainnya menilai kondisi ekonomi berada pada level sedang.
Padahal, pada survei November 2025, sentimen positif terhadap kondisi ekonomi nasional masih berada di angka 40 persen, sementara sentimen negatif tercatat 22,7 persen.
Penilaian Politik dan Penegakan Hukum Memburuk
Selain ekonomi, penilaian publik terhadap kondisi politik dan penegakan hukum juga turut memengaruhi tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo.
Sebanyak 42,8 persen responden menilai penanganan situasi politik saat ini buruk atau sangat buruk. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan November 2025 yang berada di kisaran 23 persen.
Sementara itu, sebanyak 37,6 persen responden menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia buruk atau sangat buruk. Hanya 26,4 persen yang memberikan penilaian baik atau sangat baik.
“Ketidakpuasan terhadap situasi politik serta keadaan penegakan hukum juga telah merusak popularitas Prabowo,” kata Deni.
Menurut Deni, persepsi negatif terhadap penegakan hukum juga dipengaruhi munculnya dugaan korupsi dalam sejumlah program pemerintah.
“Publik mencium aroma potensi korupsi di pelaksanaan sejumlah kebijakan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, dan kemudian menimbulkan persepsi penegakan hukum yang tidak baik. Apalagi terakhir kepala dan dua wakil kepala Badan Gizi Nasional dijadikan tersangka,” ujarnya.
Deni juga menyinggung kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Keluhan Masyarakat
Penurunan tingkat kepuasan publik tersebut juga tercermin dari keluhan sejumlah masyarakat yang ditemui Catrawarta.com.
Cahyo, seorang pengemudi ojek online yang biasa mangkal di kawasan Stasiun Sudirman, Jakarta, mengeluhkan pendapatannya yang semakin menurun akibat berkurangnya jumlah konsumen.
“Sudah dua hari sepi penumpang. Kita salah milih presiden, Bu,” kata Cahyo, Rabu (29/7/2026).
Keluhan serupa disampaikan Siswoyo, pedagang sayuran di Cipondoh, Kota Tangerang. Ia mengaku mengalami penurunan jumlah pembeli setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berjalan.
“Pas MBG disetop, banyak pembeli karena harga pangan turun. Tapi saat MBG beroperasi lagi, harga sayuran, telur, daging ayam naik. Saat MBG disetop harga oyong satu kilogram Rp20 ribu, sekarang jadi Rp28 ribu per kg. Harga telur juga naik, semua naik. Yang beli menurun,” ungkapnya.
Pengamat: Pemerintah Dinilai Tidak Bisa Bekerja
Pengamat politik Made Supriatma menilai, terus merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo menunjukkan adanya persoalan dalam kinerja pemerintahan.
Menurut dia, Presiden Prabowo dan kabinetnya dinilai tidak mampu bekerja secara efektif dalam menjawab persoalan masyarakat.
“Dia boleh teriak kalau dia berkorban untuk rakyat. Tapi rakyat yang mana? Rakyat yang seperti Teddy, Sudaryono, Sugiono, Zulhas, Bahlil, Yandrie, Nusron, Risan, Pandu, dan sejenisnya itu?” ujar Made dalam pernyataan tertulis.
Ia juga menilai sejumlah program unggulan Prabowo saat kampanye, seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, kini menghadapi persoalan karena dibayangi dugaan kasus korupsi.
Selain itu, Made menyoroti komunikasi pemerintah dengan masyarakat yang dinilainya masih buruk. Menurut dia, sejumlah pernyataan Presiden dalam berbagai kesempatan justru memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Mulai dari antek asing hingga londo ireng dan terakhir adalah usaha penggilingan padi menghasilkan Rp2 triliun per bulan,” katanya.
Survei SMRC tersebut melibatkan 749 responden yang diwawancarai pada 5-19 Juli 2026. Survei menggunakan metode wawancara tatap muka dengan margin of error diperkirakan sebesar 3,7 persen.
