catrawarta.com - Pemerintah Daerah bersama DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mengetok palu pengesahan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Berbasis Hewani.
Ketetapan hukum yang disepakati pada Rapat Paripurna Selasa (4/8/2026) tersebut memuat ketentuan mutlak terkait penghentian total rantai niaga Hewan Penular Rabies (HPR) untuk komoditas konsumsi, mencakup anjing, kucing, musang, kelelawar, hingga kera.
Lahirnya regulasi ini ditujukan sebagai benteng perlindungan bagi warga Yogyakarta dari bahaya penyebaran penyakit zoonosis, sekaligus merespons keprihatinan atas maraknya peredaran daging non-pangan.
Peredaran Daging Anjing Tinggi
Ketua Panitia Khusus Raperda DPRD DIY, Sri Muslimatun, mengungkapkan bahwa penyusunan aturan ini diawali oleh laporan Komunitas Dog Meat Free Indonesia mengenai tingginya angka peredaran daging anjing di wilayah DIY.
”Data dari DMFI menunjukkan ada sekitar 126 ekor anjing yang dijagal setiap hari untuk dijadikan bahan makanan di DIY, hal ini mendorong kami untuk segera menghadirkan regulasi tegas karena anjing berisiko tinggi menyebarkan rabies dan sama sekali bukan jajaran hewan konsumsi,” kata Sri Muslimatun dikonfirmasi, Rabu (5/8/2026).
Sri mengakui, formulasi norma hukum ini sempat mengalami kebuntuan lantaran belum ada undang-undang di tingkat nasional yang memuat larangan eksplisit atas jual beli daging anjing.
Namun, celah regulasi berhasil ditemukan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk memasukkannya ke dalam ranah kriteria keamanan pangan.
”Melalui analisis data dan konsultasi teknis, Pansus akhirnya merumuskan pasal pelarangan niaga HPR untuk pangan sebagai langkah pencegahan infeksi zoonosis, menjamin mutu pangan, dan menjaga keselamatan masyarakat secara luas,” tutur Sri.
Tata Kelola Pengawasan Pangan
Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X yang membacakan pandangan akhir Gubernur DIY menyampaikan bahwa Perda ini memegang peranan vital untuk membenahi tata kelola pengawasan pangan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
”Ancaman penyakit menular dari hewan ke manusia menuntut penanganan lintas sektor yang terintegrasi lewat prinsip One Health, sehingga upaya deteksi dini, pengawasan ketat, serta edukasi publik menjadi kunci utama perlindungan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Guna mengawal implementasi aturan di lapangan, Perda ini memandatkan diterbitkannya Peraturan Gubernur sebagai landasan operasional, termasuk rincian sanksi administratif dan pembentukan Satuan Tugas khusus dalam tenggat maksimal enam bulan.
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menegaskan kesiapan jajarannya untuk menindaklanjuti aturan tersebut secepat mungkin.
”Kami berkomitmen menyelesaikan Pergub dan pembentukan Satgas ini secepatnya, jika memungkinkan bisa tuntas tahun ini juga karena perangkat hukum utamanya sudah resmi disahkan,” kata Ni Made.
