catrawarta.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) diterima sebagai Saudara Raja-Raja Timor saat mengunjungi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sabtu (1/8/2026).
Menurut keterangan yang dikutip dari laman resmi PSI, prosesi tersebut dilakukan oleh delapan raja dari Pulau Timor.
”Penobatan dilakukan oleh delapan raja di Pulau Timor,” kata Raja Amanatun, Jonathan Banunaek.
Adapun delapan raja yang disebut hadir dalam prosesi tersebut yakni Raja Wewiku-Wehal, Raja Amanatun, Raja Amanuban, Raja Mollo, Raja Biboki, Raja Bikomi Nilulat, Raja Amfoang, dan Raja Nisnoni.
Acara itu dihadiri ribuan warga dan dimeriahkan dengan pertunjukan Tari Caci serta Tari Bonet.
PSI menyatakan penganugerahan tersebut menambah deretan penghormatan yang diterima Jokowi. Sebelumnya, Jokowi juga menerima gelar Baginda Pemuka Bangsa saat berkunjung ke Lampung.
Namun, informasi mengenai prosesi tersebut memunculkan tanggapan berbeda dari Perkumpulan Masyarakat Hukum Adat dan Budaya Amanuban.
Organisasi tersebut membantah kabar yang menyebut Jokowi dinobatkan sebagai Raja Timor dalam kegiatan budaya di Kota Kupang. Mereka menegaskan tidak pernah ada prosesi penobatan maupun pemberian gelar adat kepada mantan presiden tersebut.
Bukan Penobatan Raja
Sekretaris Perkumpulan Masyarakat Hukum Adat dan Budaya Amanuban, Pina Ope Nope, menjelaskan bahwa kehadiran tokoh adat Amanuban dalam acara tersebut semata-mata untuk memberikan penghormatan kepada Jokowi sebagai mantan Presiden RI sekaligus tamu kehormatan.
Menurutnya, prosesi pengalungan kain tenun dan penyambutan adat merupakan tradisi penyambutan tamu yang lazim dilakukan, bukan prosesi pengangkatan sebagai raja atau pemberian gelar adat.
Pina juga menegaskan tidak pernah ada keputusan maupun kesepakatan para raja di Timor untuk mengangkat Jokowi sebagai Raja Timor.
”Pengangkatan seorang raja memiliki aturan adat yang ketat dan harus melalui garis keturunan, persetujuan lembaga adat, serta prosesi khusus yang tidak terjadi dalam acara tersebut,” kata Pina melalui akun X, Minggu (2/8/2026).
Perkumpulan Masyarakat Hukum Adat dan Budaya Amanuban menyatakan klarifikasi tersebut disampaikan agar masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Organisasi itu juga mengajak semua pihak menghormati marwah lembaga adat dan tidak memolitisasi nilai-nilai adat yang berlaku.
