catrawarta.com - Jogja Police Watch (JPW) mendesak Profesi dan Pengamanan (Propam) Polresta Yogyakarta untuk segera memeriksa dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam praktik pungutan liar (pungli) dan pemerasan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner Bolosego di Alun-Alun Kidul (Alkid) Yogyakarta.
JPW menilai tindakan oknum yang meminta jatah makan kepada pedagang sangat memalukan institusi kepolisian hingga Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Kadiv Humas JPW, Baharuddin Kamba, menegaskan bahwa praktik pematokan tarif tak resmi dan pemintaan jatah logistik di lapangan telah merusak citra Yogyakarta sebagai tujuan wisata dan kuliner. Selain menyoroti oknum aparat, JPW juga meminta Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, untuk menindak tegas seluruh oknum pemalak yang terlibat agar tidak membuat para pelaku usaha kapok berinvestasi.
Pengalaman Pahit Jualan di Yogyakarta
Persoalan ini mencuat setelah pemilik Bolosego, Dyah Laily Fardisa, mengunggah pengalaman pahitnya di akun TikTok hingga viral di media sosial. Dia memilih mundur dan memindahkan operasional food truck ke Semarang, Jawa Tengah, meski baru berjualan selama satu hari pada pertengahan September 2026.
”Guys dengan berat hati aku mau menyampaikan ini, baru satu hari food truck berjualan di Alun-Alun Kidul dengan berat hati aku harus mengumumkan ke kalian kita tidak mangkal lagi di sana yang harusnya tanggal 16–20 sudah menjadi keputusan tidak kita lanjut cukup satu hari saja,” ujar Dyah.
Dyah menjelaskan bahwa pihaknya padahal telah mengantongi izin resmi yang ditandatangani oleh Gusti Kanjeng Ratu dari pihak Keraton Yogyakarta. Namun saat berada di Alkid, ia justru diperas oleh oknum tukang parkir yang meminta biaya hingga jutaan rupiah.
Izin Jalur Resmi
”Untuk mendapatkan izin kita menggunakan jalur resmi menggunakan surat ke Keraton dan ditandatangani oleh Gusti Kanjeng Ratu bahwa kita diperbolehkan jualan di Alun-Alun Kidul,” jelas Dyah. Dia membeberkan tarif parkir yang awalnya diminta sebesar Rp2,5 juta per hari akhirnya ditekan menjadi Rp1 juta per hari setelah bernegosiasi.
”Apa disebut le ora pungli, kita bayar parkir Rp1 juta per hari, total Rp5 juta itu aja proses nego. Tadinya tukang parkir minta berapa? Rp2,5 juta per hari, jadinya Rp12,5 juta 5 hari,” paparnya.
Selain tarif parkir yang fantastis, Dyah juga diwajibkan memberi jatah makan kepada 10 orang petugas parkir dan menerima telepon dari pihak yang mengatasnamakan kepolisian untuk meminta konsumsi bagi tiga anggotanya. Karena terus dibebani berbagai pungutan tidak wajar termasuk biaya tambahan sambungan listrik, dia secara tegas menolak memfasilitasi praktik pungli tersebut.
”Sepuluh guys ya Allah dan enggak sampai di situ aja, takut aku salah ngomong bismillah ya apa aku adanya. Ternyata kita ditelepon juga oleh pihak kepolisian. ‘Mas ini saya kirimkan 3 polisi ya untuk ke sana tolong dirumat makanannya’. Waduh, ngirim makanan juga buat polisi,” ungkap Dyah.
Dia menegaskan akhirnya memutuskan tidak usah lanjut berjualan di Alun-Alun Kidul Yogyakarta. Dirinya tidak mau memberi fasilitas oknum melakukan pungli.
