catrawarta.com - Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menyampaikan sorotan tajam terkait rentetan kasus dugaan keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan, dalam salah satu insiden keracunan massal yang terjadi beberapa waktu belakangan, tercatat ratusan siswa terpaksa harus dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan medis darurat.
Mahfud MD menilai bahwa pihak pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memikul tanggung jawab penuh atas keselamatan pangan yang disajikan. Lebih jauh, ia menyoroti kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, yang dinilainya belum menerapkan langkah hukum tegas terhadap pengelola SPPG yang terbukti menjadi penyebab utama keracunan massal.
”SPPG yang menyebabkan keracunan itu, yang dulu maupun yang sekarang dibiarin aja menyebabkan anak-anak keracunan, tidak diperiksa. Harusnya diproses hukum dong mereka dan dijelaskan kepada masyarakat,” tegas Mahfud dalam sebuah rilis penjelasannya pada kanal YouTube Mahfud MD Official yang diunggah ulang pada Rabu (9/9/2026).
Sanksi Hanya Skorsing
Sejauh ini, sanksi yang dijatuhkan BGN kepada dapur pengelola MBG bermasalah umumnya sebatas penjatuhan skorsing hingga penutupan unit. Mahfud mengkritik penanganan tersebut karena belum pernah ada pengelola SPPG yang diseret ke ranah pidana, sehingga tindakan yang diambil terkesan tidak memberikan efek jera.
”Teguran basa-basi, formalitas pasti, ‘Jangan gini, jangan gitu lagi.’ Padahal itu jelas membahayakan keselamatan nyawa tapi tidak ada proses pidananya,” ujar Mahfud menambahkan.
Dia pun mengkhawatirkan pembiaran dari sisi penegakan hukum ini akan memperburuk tata kelola program MBG ke depannya. Menurutnya, tanpa ada sanksi hukum pidana yang tegas, insiden serupa berpotensi besar untuk terus berulang.
”Kalau MBG ini tetap seperti sekarang, itu akan sulit menjadi baik gitu. Mungkin akan menimbulkan keracunan-keracunan semakin tinggi,” tandasnya.
Pemberhentian Berdasarkan Keparahan
Di sisi lain, mengenai mekanisme penghentian operasional atau suspensi dapur penyedia makanan, Kepala BGN Sudaryono sempat memaparkan aturan yang diterapkan lembaganya. Sudaryono menjelaskan bahwa sistem suspensi terhadap SPPG yang melakukan pelanggaran bekerja secara otomatis berdasarkan tingkat keparahan kasus.
”Nah, sekarang kami by system, jadi suspensi itu kami bagi tiga, ringan 10 hari, sedang 20 hari, dan berat 30 hari, dan suspensi permanen,” kata Sudaryono pada konferensi pers resmi di kantor BGN, Jakarta Pusat.
Sudaryono menekankan pentingnya pengawasan kelayakan dapur secara ketat demi mencegah risiko fatal pada anak-anak penikmat program MBG.
“Beberapa yang pasti kami tutup secara permanen karena tidak laik secara higiene dan sanitasi. Ini membahayakan keamanan, kesehatan, dan nyawa dari penerima manfaat kita,” terangnya.
