catrawarta.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberi klaim jika telah menangani 5,15 juta konten negatif sepanjang 20 Oktober 2024 hingga 11 September 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4,03 juta konten merupakan perjudian online.
Penindakan dilakukan terhadap konten yang tersebar di berbagai kanal digital. Angka tersebut menjadi catatan penanganan Komdigi terhadap maraknya konten judi online di ruang digital.
Sebelumnya, sepanjang 2025, Komdigi juga menangani 2.087.109 konten perjudian. Sebagian besar, yakni 1.809.358 konten, berasal dari situs dan alamat IP.
Penindakan turut menyasar berbagai platform digital yang menjadi tempat penyebaran konten perjudian.
Jutaan Konten Judi Ditindak
Selain situs dan alamat IP, Komdigi dilaporkan telah menangani 122.366 konten perjudian melalui layanan berbagi berkas. Sebanyak 92.322 konten lainnya ditemukan pada platform Meta.
Google dan YouTube juga menjadi kanal penindakan dengan 43.475 konten perjudian. Sementara itu, terdapat 16.526 konten pada X, 1.882 konten di Telegram, dan 1.166 konten melalui TikTok.
Sebaran tersebut menunjukkan penanganan Komdigi menjangkau berbagai layanan digital. Konten perjudian tidak hanya ditemukan pada situs, tetapi juga beredar melalui sejumlah platform yang digunakan masyarakat.
Penindakan kemudian terus berlanjut hingga September 2026. Dari total 5,15 juta konten negatif yang ditangani sejak Oktober 2024, sebanyak 4,03 juta di antaranya merupakan konten perjudian.
Bukan Sekadar Hapus Konten
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemutusan akses terhadap konten judi online tetap menjadi bagian penting dalam penanganan. Namun, langkah tersebut perlu disertai upaya menghentikan transaksi dan aliran dana.
Menurut Meutya, jumlah konten yang dihapus tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pemberantasan judi online. Pemerintah juga perlu melihat dampaknya terhadap paparan, akses, transaksi, hingga kerugian masyarakat.
”Tujuan akhirnya adalah mengurangi paparan, mempersempit akses, menekan transaksi, dan mencegah kerugian yang dialami masyarakat. Jadi yang kita putus bukan hanya kontennya, tetapi rantai ekosistemnya,” kata Meutya dalam keterangannya, dikutip Kamis (8/10/2026).
