catrawarta.com - Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) kategori berat di Indonesia belum ada yang bisa tuntas. Lihat saja kasus 1965, Tanjung Priok 1984, Kudatuli 1996, Reformasi 1998, perkosaan massal, penembakan mahasiswa, penculikan akvitis, penghilangan paksa 13 aktivis yang sampai sekarang belum ditemukan.
Bukan hanya itu, masih banyak yang lain. Hampir semuanya tidak bisa diungkap secara tuntas bahkan terkesan terkatung-katung. Korban pelanggaran HAM berat pun yang sekarang berada di lingkarang kekuasaan tak punya kemampuan menuntaskannya.
Kini, Komnas HAM menanti kebijakan baru pertanggungjawaban negara terhadap pemulihan hak-hak korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat.
Ungkapan tersebut menjadi bahasan dalam Diskusi Publik ”Menata Arah Kebijakan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM yang Berat”. Diskusi berlangsung di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (6/8/2026).
Belum Ada Kebijakan Baru
Dikutip dari laman komasham.go.id, perubahan situasi politik, belum adanya kebijakan baru dari pemerintah serta berakhirnya Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat dan Keppres Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial menyebabkan berbagai program pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM yang berat mengalami stagnansi.
Anggota Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menegaskan, apabila pemerintah hendak melanjutkan kebijakan atau mengeluarkan kebijakan baru terkait pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat, harus dijalankan dengan baik dan bermartabat.
Kebijakan baru memerlukan dasar hukum yang kuat dan betul-betul untuk memulihkan bukan sekadar proyek-proyek yang harus berjalan.
Menurutnya, upaya pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat bukan karena korban meminta, namun karena negara belum melakukan pertanggungjawabannya.
“Pertanggungjawaban terhadap korban pelanggaran HAM berat harus sistematis, efektif, berdaya guna dan dalam jangka waktu yang panjang. Tanggung jawab negara terhadap korban tidak bisa ditunda lagi maka jangan remeh-temeh supaya korban merasa dihargai,” tandas Amiruddin.
Negara Bertanggung Jawab
Apabila ada kebijakan baru dari pemerintah, jelasnya, bukan bantuan bagi korban, namun sebagai bentuk pertanggungjawaban negara demi memulihkan hak, harkat dan martabat korban yang tidak kunjung pulih.
“Program pemulihan korban bukan buah belas kasihan tetapi pertanggungjawaban negara atas pelanggaran kejahatan yang serius, maka dari itu selama negara belum membuka pengadilan HAM maka selama itu pula pemulihan harus ada,” tegas Amiruddin.
Dia juga menyampaikan alternatif yakni badan tersendiri yang khusus fokus menangani pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat,
“Jangan-jangan supaya pemulihan berjalan dengan benar, tepat konsep, tepat sasaran dan anggaran, apakah diperlukan badan tersendiri? Misalnya badan pemulihan pelanggaran HAM yang berat, sehingga bisa bertanggung jawab sepenuhnya mengurus korban,” usulnya.
