catrawarta.com - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan DPRD Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, terkait usulan pemberhentian Sitti Husniah Talenrang dari jabatan Bupati Gowa.
Putusan tersebut tercatat dalam perkara MA Nomor 1P/UP/2026 yang diregistrasi pada 21 Agustus 2026 dan diputuskan pada 1 Oktober 2026. Dalam laman Info Perkara MA, amar putusan menyatakan, “Kabul permohonan, menyatakan objek permohonan berdasarkan hukum.”
Kuasa hukum DPRD Gowa, Khairil Jalil, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
”Putusan ini bersifat final, sehingga DPRD akan menjalankan tahapan hukum berikutnya sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku,” kata Khairil, Sabtu (3/10/2026).
Jalankan Menurut Ketentuan
Menurut Khairil, perkara tersebut merupakan mekanisme uji pendapat DPRD terhadap kepala daerah yang menjadi kewenangan MA. Ia mengatakan tahapan selanjutnya akan dijalankan sesuai amar putusan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, kuasa hukum Sitti Husniah, Adhi Bintang, menyatakan pihaknya telah menerima salinan putusan MA.
”Iya, tapi ada yang akan kami bongkar dalam proses kabulnya putusan itu,” kata Adhi.
Berlanjut ke Tahapan Administratif
Putusan MA tersebut menjadi bagian dari rangkaian proses pemberhentian kepala daerah yang sebelumnya telah ditempuh DPRD Gowa.
Setelah DPRD menetapkan pendapat mengenai pemberhentian kepala daerah, usulan tersebut diajukan kepada MA untuk mendapatkan pemeriksaan dan putusan melalui mekanisme uji pendapat. Dalam perkara ini, MA telah menyatakan permohonan dikabulkan dan objek permohonan berdasarkan hukum.
Selanjutnya, tindak lanjut pemberhentian akan dilakukan sesuai mekanisme pemerintahan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebelumnya, seluruh fraksi di DPRD Gowa menyatakan persetujuan terhadap usulan pemberhentian Sitti Husniah. Sebanyak 45 anggota DPRD Gowa juga disebut telah menandatangani persetujuan usulan pemberhentian.
Sitti Husniah Jadi Tersangka
Putusan MA tersebut muncul ketika Sitti Husniah juga tengah menghadapi proses hukum pidana.
Sitti telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan proses perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Dia menjalani pemeriksaan perdana di Bareskrim Polri, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026). Dalam pemeriksaan tersebut, Sitti tidak langsung ditahan.
Kepala Kortastipidkor Polri Kombes Pol Yusuf Afandi mengatakan keputusan tidak melakukan penahanan mengacu pada ketentuan mengenai pemeriksaan kepala daerah.
Menurut Yusuf, penyidikan terhadap kepala daerah yang dilanjutkan dengan penahanan memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
