catrawarta.com - Persatuan Penulis Indonesia (Satupena) yang pernah ”ribut” beberapa tahun lalu, kini kembali mengalami hal yang nyaris serupa. Kalau dulu karena kepengurusan, kali ini karena ketiadaan kebebasan dan independensi Dewan Penasihat.
Karena itu, seluruh anggota Dewan Penasihat Satupena menyatakan mundur sekaligus mengakhiri keanggotaan sebagai anggota Satupena.
Mereka yang menyatakan mundur yakni Dr Nasir Tamara, Ilham Bintang, Dr Okky Madasari, Arahmaiani, Prof Didin S Damanhuri, Swary Utami Dewi, Jaya Suprana, Hery Sucipto dan Dr Manuel Kaisiepo.
Dalam pernyataan tertulisnya, Dewan Penasihat mengambil langkah mundur setelah melalui pertimbangan yang mendalam terhadap perkembangan organisasi, khususnya mengenai tata kelola organisasi dan proses persiapan serta penyelenggaraan Kongres Satupena 2026.
”Satupena didirikan sebagai wadah para penulis Indonesia yang menjunjung tinggi independensi, kebebasan berpikir, demokrasi, keterbukaan, keberagaman, dialog, dan musyawarah. Bagi kami, nilai-nilai tersebut bukan sekadar slogan, melainkan prinsip yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap proses pengambilan keputusan organisasi,” papar pernyataan tertulis tersebut, Rabu (12/8/2026).
Independensi Semakin Terbatas
Dewan Penasihat melihat secara internal semakin kuatnya kecenderungan pengambilan keputusan secara terpusat dan sepihak. Proses yang seharusnya melibatkan organ-organ organisasi dan membuka ruang bagi perbedaan pandangan justru semakin terbatas.
”Mekanisme checks and balances yang diperlukan dalam organisasi demokratis tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tandas pernyataan mereka.
Kondisi tersebut mencapai titik yang serius dalam proses persiapan Kongres Satupena 2026. Berbagai keputusan strategis mengenai Kongres telah diambil pengurus tanpa ada pembahasan sedikit pun dengan Dewan Penasihat.
Pembentukan kepanitiaan, mekanisme penyelenggaraan Kongres, serta sejumlah keputusan lain yang memiliki konsekuensi organisatoris dilakukan secara sepihak dan tanpa konsultasi.
Mereka menegaskan, pengunduran diri merupakan keputusan organisatoris dan moral karena kami tidak lagi melihat tersedianya ruang yang memadai untuk menjalankan fungsi Dewan Penasihat secara independen dan bermakna.









