catrawarta.com - Maraknya insiden dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di pelbagai daerah belakangan ini memicu perhatian serius dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Lembaga pengawas tersebut menyoroti tata kelola dapur produksi, pemilihan bahan baku, hingga jeda waktu yang terlalu panjang antara proses memasak dengan jadwal pendistribusian makanan kepada para siswa.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa titik rawan utama penyebab menurunnya kualitas makanan hingga memicu racun berasal dari jarak waktu penyajian yang melampaui batas aman. Praktik pengolahan hidangan yang dimulai sejak dini hari namun baru dibagikan saat jam makan siang disinyalir memicu kontaminasi mikroorganisme pada makanan.
”Salah satu penyebabnya misalnya diproduksi jam 01.00 malam, diolah, dimasak, nanti diedarkan, disajikan pada saat jam 12.00 siang. Artinya itu kurang lebih 11 jam,” kata Taruna Ikrar kepada awak media di Kantor BPOM, Jakarta Pusat pada Senin (14/9/2026).
Maksimal Empat Jam
Taruna menegaskan bahwa batas toleransi ideal bagi makanan siap saji berada pada durasi maksimal empat jam setelah matang. Melampaui rentang waktu tersebut, makanan yang dibiarkan pada suhu ruang akan mengalami proses penurunan mutu dan berisiko tinggi memunculkan senyawa berbahaya.
”SOP yang kami berikan pada satuan pelaksana yang berhubungan dengan itu, bahwa jangan sampai lewat empat jam. Kalau lewat empat jam, hitungan kami sudah basi,” lanjutnya menjelaskan acuan standar operasional prosedur yang berlaku.
Temuan lapangan serta pengujian sampel makanan oleh tim BPOM menunjukkan adanya proses degradasi bahan yang menghasilkan zat beracun akibat proses penyimpanan yang tidak higienis dan terlalu lama.
”Kalau sudah basi, terjadi berbagai macam faktor-faktor dan setelah kita lihat pada saat di lapangan, kita ambil sampel dan sebagainya, memang ada yang mengandung berbagai macam alflatoksin, dan sebagainya. Itu karena proses degradasi dari makanan itu,” terang Taruna mengenai penyebab utama terjadinya gangguan kesehatan pada para siswa.
Tindak Tegas Pengelola SPPG
Merespons potensi bahaya yang berulang, BPOM mendorong adanya tindakan tegas terhadap pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang abai menerapkan standar keselamatan pangan dari proses penyiapan hingga distribusi.
”Jadi, rekomendasi kami yang pertama, tentu bagi SPPG yang tidak mampu menjalankan SOP dengan baik, kami rekomendasikan selain ada yang disuspen, juga ada yang mungkin ditutup,” tegas Taruna.
Kendati demikian, Taruna menambahkan bahwa penjatuhan sanksi administratif maupun penutupan fasilitas dapur operasional tersebut sepenuhnya menjadi ranah kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN). BPOM dalam hal ini berperan memberikan masukan berbasis hasil pengujian ilmiah.
”Dan itu yang akan melaksanakan tentu adalah BGN, kami cuma merekomendasikan,” tukasnya menutup pernyataan.
