catrawarta.com - Polisi telah mengeluarkan sketsa wajah diduga pelaku pembunuh Bambang Setiawan. Ada dua sketsa pelaku. Namun bukan itu yang ditunggu masyarakat. Keluarga dan masyarakat menunggu pembuktian dengan menangkap pelaku pembunuhan sadis tersebut.
Proses terjadinya pembunuhan tak lepas dari pola militerisme berkedok sipil. Organisasi sipil digunakan untuk menghadapi rakyat dengan cara-cara kekerasan.
Ketua Dewan Nasional SETARA Institue, Hendardi mengungkapkan hal itu terkait aksi 27 Agustus dan terbunuhnya Bambang Setiawan, pedagang cermin yang bukan massa aksi.
Dia mendesak kepolisian harus memastikan pengungkapan seluruh kasus dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis bukti.
Buktikan dengan Penangkapan Pelaku
Polisi memiliki instrumen penyelidikan, termasuk rekaman CCTV, video masyarakat, jejak digital, dan keterangan saksi. Rilis sketsa wajah terduga pelaku, misalnya, tidak perlu dibaca sebagai tanda bahwa polisi kehilangan petunjuk.
”Yang ditunggu publik bukan sekadar sketsa, melainkan siapa pelakunya, apa motifnya, dari mana mereka datang, serta apakah terdapat pihak yang mengorganisasi tindakan tersebut,” tandas Hendardi.
Jika memang ada kelompok tertentu yang terlibat, tegasnya, ungkap berdasarkan bukti. Sebaliknya, jangan pula ada kelompok yang dikambinghitamkan jika tidak terbukti.
Ada Keterlibatan Ormas
”Kalau kita cermati, pola berulang antara aksi Agustus 2025 dan aksi 2026, adanya keterlibatan ormas, munculnya massa perusuh, dan jatuhnya korban, ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Hendardi.
Tidak perlu buru-buru menunjuk pihak tertentu sebelum tersedia bukti, tetapi dugaan adanya penyusupan atau penunggangan aksi tidak boleh pula diabaikan. Jika ditemukan pihak yang mengorganisasi, membiayai, atau memprovokasi kerusuhan, kepolisian harus mengungkapnya sampai ke aktor intelektual.
”Jangan berhenti pada pelaku lapangan. Tidak boleh ada hambatan, termasuk hambatan politik elite, yang menyebabkan proses hukum berhenti atau hanya menyasar pelaku di lapangan,” tegasnya.
Militerisme Menggunakan Kedok Sipil
Hendardi melihat adanya gejala militerisme yang menggunakan kedok sipil. Jika organisasi sipil digunakan sebagai instrumen untuk menghadapi rakyat dengan kekerasan dan pendekatan koersif, hal tersebut merupakan preseden yang sangat berbahaya bagi demokrasi.
Indonesia memiliki sejarah politik yang kelam mengenai penggunaan kekuatan sipil untuk kepentingan kekuasaan, terutama melalui instrumentasi Pam Swakarsa pada masa transisi Reformasi.
”Jangan sampai pola lama tersebut muncul kembali dalam bentuk baru, seragamnya sipil, organisasinya diklaim sebagai organisasi kemasyarakatan, tetapi wataknya koersif dan digunakan untuk menghadapi rakyat. Negara hukum tidak boleh menyerahkan pengendalian ruang demokrasi kepada kelompok-kelompok sipil yang bertindak dengan cara kekerasan,” tegas Hendardi.
