catrawarta.com - Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat menyayangkan kasus dugaan pungutan liar (pungli) dan pemerasan yang dialami oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner Bolosego saat memarkirkan food truck di kawasan Alun-Alun Kidul (Alkid) Yogyakarta.
Pihak Keraton menegaskan penarikan biaya parkir hingga jutaan rupiah dan jatah makan oleh oknum di lapangan sama sekali tidak berhubungan dengan proses perizinan yang dikeluarkan institusi Keraton.
Melalui siaran pers resmi, Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, GKR Condrokirono, membenarkan bahwa pelaku usaha tersebut memang telah mengantongi izin resmi untuk beroperasi di kawasan Alkid.
”Pihak Keraton Yogyakarta telah memberikan izin untuk kegiatan food truck tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap GKR Condrokirono dalam keterangannya pada Jumat (18/9/2026).
Biaya Parkir Bukan Permintaan Keraton
GKR Condrokirono meluruskan bahwa tuntutan pembayaran biaya parkir fantastis serta permintaan jatah logistik di lapangan murni tindakan liar di luar ketentuan Keraton. Dia juga mendesak agar pihak berwenang menindaklanjuti persoalan tersebut hingga tuntas demi mencegah kejadian berulang.
”Terkait kemudian adanya pembayaran parkir serta permintaan lain yang disampaikan oleh yang bersangkutan melalui media sosial, perlu kami tegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan bagian dari proses perizinan maupun pungutan yang ditetapkan oleh pihak Keraton Yogyakarta,” tegas GKR Condrokirono.
Dia menambahkan, ”Kami berharap hal-hal yang terjadi di luar proses perizinan ini perlu ditindaklanjuti oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.”
Viral Keluhan Pemilik Bolosego
Persoalan ini mendadak menjadi perbincangan publik setelah pemilik Bolosego, Dyah Laily Fardisa, membagikan curahan hatinya melalui video viral di akun TikTok miliknya. Dyah memutuskan membatalkan agenda jualannya yang semula dijadwalkan pada 16–20 September 2026 dan memilih hengkang ke Semarang meski baru beroperasi satu hari.
”Guys dengan berat hati aku mau menyampaikan ini, baru satu hari food truck-nya berjualan di Alun-Alun Kidul dengan berat hati aku harus mengumumkan ke kalian kita tidak mangkal lagi di sana yang harusnya tanggal 16–20 sudah menjadi keputusan tidak kita lanjut cukup satu hari saja,” ujar Dyah.
Padahal, Dyah menyebut pihaknya telah menempuh seluruh tahapan birokrasi legal demi mendapatkan restu berjualan di tempat tersebut. Namun di lokasi, oknum tukang parkir justru menetapkan tarif yang tidak masuk akal.
Izin Resmi Keraton
”Untuk mendapatkan izin kita menggunakan jalur resmi menggunakan surat ke Keraton dan ditandatangani oleh Gusti Kanjeng Ratu bahwa kita diperbolehkan jualan di Alun-Alun Kidul,” jelasnya. Dia mengungkapkan, tarif parkir sempat dipatok Rp2,5 juta per hari sebelum akhirnya disepakati sebesar Rp1 juta per hari usai ditawar.
”Apa disebut le ora pungli, kita bayar parkir Rp1 juta per hari, total Rp5 juta itu aja proses nego. Tadinya tukang parkir minta berapa? Rp2,5 juta per hari, jadinya Rp12,5 juta 5 hari,” papar Dyah.
Situasi dipersulit dengan permintaan jatah makan untuk 10 orang petugas parkir serta munculnya panggilan telepon yang meminta konsumsi untuk tiga orang anggota kepolisian, ditambah tagihan biaya aliran listrik. Beban yang bertubi-tubi itu memicu keputusan Dyah untuk menutup lapaknya.
Periksa Oknum Pemeras Parkir dan Makanan
”Sepuluh guys ya Allah dan enggak sampai di situ aja, takut aku salah ngomong bismillah ya apa aku adanya. Ternyata kita ditelepon juga oleh pihak kepolisian. ‘Mas ini saya kirimkan 3 polisi ya untuk ke sana tolong dirumat makanannya’. Waduh, ngirim makanan juga buat polisi,” ungkap Dyah.
Dia menegaskan, ”Akhirnya kita memutuskan udah enggak usah lanjut aja jualan di Alun-Alun Kidulnya, Bolosego tidak mau memfasilitasi pungli.”
Menanggapi carut-marut ini, Jogja Police Watch (JPW) menilai perbuatan oknum-oknum di lapangan sangat mencoreng nama baik Yogyakarta sebagai destinasi wisata dan kuliner. Kadiv Humas JPW, Baharuddin Kamba, meminta Propam Polresta Yogyakarta memeriksa dugaan keterlibatan oknum kepolisian yang meminta jatah makanan tersebut karena dapat mempermalukan institusi hingga jajaran pimpinan tertinggi.
Selain mendorong evaluasi di tubuh kepolisian, JPW juga meminta Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengambil langkah tegas terhadap oknum pemalak yang meresahkan pelaku usaha.
Baharuddin mewanti-wanti jika penindakan hukum tidak dilakukan secara konkret, para pedagang baru akan merasa enggan dan kapok untuk mencoba peruntungan usaha di Kota Yogyakarta, khususnya kawasan Alun-Alun Kidul.
